Klaim pencairan dana JHT ditolak karena akun masih aktif apakah ada solusinya?

Ada banyak sekali keluhan yang disampaikan oleh beberapa karyawan atau mantan karyawan di sebuah perusahaan yang kebetulan terdaftar sebagai peserta bpjs ketenagakerjaan, mereka mengeluh tidak bisa mencairkan Dana JHT (Jaminan hari tua) bpjs ketenagakerjaan 100% karena ditolak, padahal persyaratan untuk pencairan sudah lengkap, alasan utamanya adalah karena setelah usaha pencairan dilakukan ternyata kartu atau kepesertaan dari mantan karyawan tersebut masih dalam ke adaan aktif.

Baca: Panduan pencairan dana JHT 100% berhasil

Padahal sesuai dengan peraturan ketika karyawan keluar perusahaan seharusnya menonaktifkan keanggotaan dari bpjs ketenagakerjaan (BPJS TK) milik karyawan yang keluar tesebut tanpa diminta, dan perusahaan harus menerbitkan paklaring  untuk karyawan tersebut sebagai salah satu sarat untuk melakukan pencarian dana JHT BPJS ketenagakerjaan miliknya.

klaim jht ditolak apakah ada solusinya?


Tapi sayangnya banyak terjadi meskipun karyawan sudah keluar ternyata kartu BPJS TK/jamsostek nya masih dalam keadaan aktif, mereka mengetahui bahwa kartu bpjs miliknya masih aktif ketika mereka tidak berhasil melakukan pencairan dengan alasan kartu masih aktif.

Klaim JHT ditolak karena akun masih aktif apakah ada solusinya?

Sampai saat ini mungkin ada ribuan mantan pegawai atau mantan karyawan dari perusahaan yang sampai saat ini belum berhasil melakukan pencairan dana JHT yang menjadi haknya, dengan alasan kartu masih aktif walaupun karyawan tersebut sudah lama keluar atau resign dari perusahaan.

Masih aktifnya kartu walaupun karyawan sudah keluar ternyata ada penyebabnya, salah satunya adalah perusahaan tempat karyawan tersebut bekerja ternyata diketahui masih memiliki tunggakan iuran bpjs ketenagakerjaan yang belum dilunasi.

Meskipun perusahaan meminta untuk menonaktifkan keanggotaan karyawan keluar tetap tidak bisa dilakukan karena perusahaan masih memiliki tunggakan, sehingga meskipun karyawan keluar kartu akan nonaktif sampai seluruh tunggakan dilunasi oleh perusahaan tersebut.

Karyawan tidak bisa menonaktifkan sendiri kartu bpjstk/jamsostek miliknya

Yang menjadi permasalahan adalah, jika perusahaan tidak mau membayar tunggakan selamanya, bagaimana nasib karyawan, apakah bisa menonaktifkan kartu bpjs tk miliknya dan ada peluang untuk bisa mengambil dana JHT yang menjadi haknya?

Sayangnya berdasarkan peraturan bpjs ketenagakerjaan, yang berhak menonaktifkan kartu jamsostek atau bpjs adalah perusahaan, jadi si peserta sendiri tidak akan bisa menonaktifkan kartu miliknya walaupun sudah lama berhenti bekerja.

Bagaimana solusinya karyawan yanng keanggotaanya masih aktif?
Ini yang menjadi kendala dan seolah-olah merugikan setiap karyawan, berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak bpjs ketenagakerjaan di situs resmi pemerintah lapor.go.id sampai saat ini belum ada solusinya. padahal kita tahu bahwa dana JHT itu adalah hak karyawan sepenuhnya.

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

Sebagai Badan Penyelenggara yang ditunjuk oleh Peraturan Perundangan, BPJS Ketenagakerjaan harus patuh dan taat terhadap Peraturan Perundangan tersebut, dengan kami jelaskan sebagai berikut :

1. Sudah menjadi kewajiban perusahaan memberikan perlindungan terhadap risiko kerja yang akan dialami oleh Tenaga Kerjanya. Risiko Hari Tua yang akan dialami akan diberikan perlindungan Jaminan Hari Tua (JHT) dengan didaftarkan oleh Perusahaan ke BPJS Ketenagakerjaan. Dengan membayar iuran sebesar 5,7% dari upah yang diterima, dibayarkan 3,7% dari perusahaan dan 2% dari tenaga Kerja, dan itu menjadi HAK Tenaga Kerja ditambah KEWAJIBAN BPJS Ketenagakerjaan memberikan hasil pengembangan.

2. JHT tersebut diberikan setelah Tenaga Kerja dinyatakan keluar dari Perusahaan dalam bentuk laporan (Non Aktif) yang diberikan perusahaan ke BPJS Ketenagakerjaan dan tidak dibayarkan lagi iuran Tenaga Kerja tersebut.

3. BPJS Ketenagakerjaan tidak memiliki kewenangan me-NON AKTIF-kan Tenaga Kerja apabila perusahaan belum melaporkan Tenaga Kerja tersebut keluar dan tidak dibayarkan lagi iuran nya. Manakala perusahaan belum melaporkan Tenaga Kerja keluar dan MASIH membayarkan iuran Tenaga Kerja tersebut, BPJS Ketenagakerjaan berkewajiban menerima dan memberikan hasil pengembangan atas iuran tersebut.


Bagaimana Jalan keluarnya:
Pernyataan ini yang saya kutif dari situs lapor.go.id mengenai jalan keluar jika kepesertaan jamsostek bpjs masih aktif:

Bukankah terdapat hak bapak/ibu/saudara/i dari tunggakan iuran yang belum dibayarkan oleh perusahaan tersebut? Karenanya kami juga tidak ingin hak iuran tersebut tidak dikembalikan ke Tenaga Kerja karena tunggakan iuran/kewajiban yang belum diselesaikan oleh perusahaan. Sebagai Badan Penyelenggara, kami melakukan apa yang menjadi kewenangan kami. Upaya Surat Peringatan dan ,melaporkan kepada pihak yang berwenang telah kami lakukan. Maka dari itu, mari kita tegakkan peraturan agar tidak ada pihak manapun yang dirugikan.


Jadi bagaimana kesimpulannya.

Sayang sekali, meskipun dana JHT adalah hak sepenuhnya peserta bpjs dari karyawan yang sudah berhenti, tetap saja ternyata pemerintah belum memiliki solusi jika perusahaan masih memiliki tunggakan, sehingga kartu akan terus dalam keadaan aktif.

Salah satu jalan keluar yang bisa ditemupuh adalah, karyawan harus meminta keperusahaan untuk menonaktifkan kartu bpjs tk miliknya dan kita meminta juga keperusahaan untuk segera membayar setiap tunggakan.

Tapi solusi tersebut bisa saja buntu, jika perusahaan mangkir dari membayar iuran dan tidak mau melunasi tunggakan, meskipun akan ada konsequensi dari pemerintah untuk perusahaan tersebut.

Tapi semoga saja, di kemudian hari bpjs tetap terus membenahi peraturannya sehingga tidak seolah-olah merugikan karyawan yang sudah keluar yang kesulitan mencairkan dana jHT yang menjadi haknya.

Semoga membantu.
loading...

6 comments:

  1. Saya punya 2kartu bpjs tk dan kemarin saya sempat di off di pt A, dan saya coba mencairkan bpjs diperusahaan lama sebut saja pt B dan kartunya sudah tidak aktif. lalu kata petugas tidak bisa karena masih aktif di pt A, lalu di non aktifkan pula yang di pt A, setelah selang beberapa minggu saya dipanggil lagi kerja di pt A. Lalu bagaimana ya nanti, apakah potongan bpjs di pt A tetap dipotong walaupun kartu sudah tidak aktif?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Kartu bpjs tk tidak bisa diaktifkan jika peserta masih dalam keadaan bekerja, atau jika kartu masih dalam keadaan aktif.

      Kartu di pt A jika sudah nonaktif bisa diaktifkan kembali dan bisa melakukan proses penggabungan saldo, silahkan koordinasi dengan hrd perusahaan A, jika PT A diakifkan ulang maka akan ada potongan, pastikan bahwa kepesertaan aktif sebelum ada pemotongan. jangan sampai dipotong tapi kepesertaan tidak aktif.

      Delete
  2. Permisi maaf saya mau nnya apakah sayarat mencairkan dna bpjs yg statysnya udh tidk aktif sma dng yg statusnya masi aktif mohon pencerahannya
    Wassalam

    ReplyDelete
    Replies
    1. BPJS tk yang statusnya masih aktif tidak akan bisa dicairkan selama kepesertaan masih aktif.

      Yang bisa mencairkan bpjs syaratnya:

      -Kartu sudah tidak aktif minimal selama satu bulan.

      -Peserta tidak dalam keadaan bekerja.

      Jika kartu masih aktif karena perusahaan menunggak, walaupun karyawan sudah resign masih belum bisa dicairkan sampai perusahaan melunasi tunggakan, kecuali perusahaan bangkrut.

      Delete
  3. Mohon pencerahan jika kartu ada 2 yang satu masih aktif apakah bisa d cairkan

    ReplyDelete
    Replies
    1. Syarat pencairan jht, kepesertaan untuk kartu ybs sudah dinonaktifkan dan peserta harus sedang tidak bekerja

      Kartu dicairkan setelah minimal 1 bulan sejak resign, jika peserta dalam keadaan bekerja, biasanya akan terdeteksi masih aktif di kpesertaan bpjs tk dan kartu biasanya belum bisa dicairkan sementara.

      Delete

Anda punya pertanyaan seputar BPJS, silahkan ajukan pertanyaan anda di kotak komentar, barangkali saya bisa membantu!. Komentar Anda akan Muncul Setelah disetujui!