Tanya Jawab Seputar Kepesertaan Jamkesmas, Jamkesda, KIS, KJS dan BPJS

Setelah era BPJS kesehatan saat ini memang ada beberapa istilah yang berkaitan dengan jaminan kesehatan pemerintah, diantaranya adalah jamkesmas, jamkesda, kis, kjs, bpjs, banyaknya istilah tersebut sering menimbulkan banyak pertanyaan dari berbagai kalangan, sehingga di artikel kali ini saya akan coba sajikan beberapa pertanyaan dan juga jawaban terkait kepesertaan jamkesmas, jamkesda, kis ataupun kjs.


tanya tajab jamkesda pbi


Jauh sebelum era bpjs sebenarnya sudah ada jaminan kesehatan pemerintah, yaitu askes, jamkesmas dan jamkesda, khusus jamkesmas dan jamkesda kedua program ini adalah program pemerintah untuk memberikan jaminan kesehatan gratis kepada masyarakat miskin, jamkesmas maupun jamkesda sebenarnya sama yang membedakan adalah penanggung jawabnya, jika jamkesmas tanggung jawab pemerintah pusat sedangkan jamkseda tanggung jawab pemerintah daerah, jamkesda adalah solusi alternatif untuk menjaring warga miskin di setiap daerah yang belum tercover oleh jamkesmas.

Kaitan JAMKESMAS, KJS, KIS, JAMKESDA dengan BPJS Kesehatan

Setelah lahirnya bpjs kesehatan yang merupakan hasil transformasi dari askes sebelumnya, hadir juga KIS dan KJS, kedua istilah ini sempat membingungkan beberapa kalangan pasalnya KIS dan KJS diluncurkan setelah era BPJS, tapi setelah ditelusuri KIS dan KJS sebenarnya masih bagian dari program jaminan kesehatan nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh bpjs kesehatan, KIS dan KJS hanyalah kartu untuk warga miskin yang sudah mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah, KIS dan KJS hadir sebagai realisasi janji presiden jakowi ketika masa kompanye.

Setelah ditelusuri lebih lanjut ternyata antara KIS, KJS, Jamkesmas maupun JAMKESDA saat ini semuanya adalah masih berhubungan erat dengan bpjs kesehatan, dan semuanya sebenarnya sudah melebur menjadi satu menjadi BPJS dengan kategori kepesertaan BPJS PBI, yaitu jenis kepesertaan BPJS yang mendapatkan bantuan iuran dari pemerintah khusus untuk warga miskin dan tidak mampu, peserta jenis ini hanya berhak atas kelas 3 bpjs. dan berdasarkan peraturan terbaru peserta kelas 3 tidak bisa naik kelas perawatan.

Peserta yang masih memegang kartu JAMKESMAS, JAMKESDA, KIS maupun KJS saat ini akan diperlakukan layaknya peserta BPJS, mereka bisa mendapatkan layanan kesehatan dari faskes secara gratis dimanapun dan kapanpun selama menempuh prosedur yang benar.

Tanya Jawab Seputar Kepesertaan Jamkesmas, Jamkesda, KIS dan KJS

Berikut saya rangkun seputar tanya-jawab yang berkaitan dengan kepesertaan jamkesmas, jamkesda kis, kjs maupun BPJS.

1. Saya terdaftar sebagai peserta jamkesmas atau jamkesda atau bpjs pbi tapi saya belum memiliki kartu, bagaimana solusinya?

Untuk anda yang kebetulan terdaftar sebagai peserta jamkesda, jamkesmas, atau pbi kelas 3 yang belum mendapatkan kartu bpjs maka bisa membuatnya di kantor BPJS setempat, silahkan membawa ktp dan KK untuk dibuatkan kartu Indonesia sehat (KIS).

2. Bagaimana prosedur pencabutan PBI

Pencabutan PBI dapat dilakukan jika si peserta merasa mampu membayar, biasanya latar belakang pencabutan adalah si peserta akan beralih menjadi peserta bpjs mandiri atau peserta bpjs PPU perusahaan, untuk melakukan pencabutan, tidak bisa dilakukan oleh bpjs tapi si peserta harus datang ke dinas sosial setempat dengan membawa kartu peserta dan ktp, dinas akan mendata pencabutan peserta dan pencabutan baru akan dilakukan sesuai dengan hasil rekonsiliasi menteri kesehatan setiap 6 bulan sekali.


3. Saya sebelumnya adalah peserta BPJS PBI dan saya sudah bekerja dan ingin beralih menjadi peserta BPJS Peurusahaan bagaimana solusinya?

Untuk Peserta BPJS PBI yang ingin beralih menjadi peserta PPU maka yang harus dilakukan adalah mencabut kepesertaan PBI dari dinas sosial, tapi sayangnya harus menunggu setiap 6 bulan sekali pencabutan baru bisa dilakukan, selama menunggu kartu identitas pbi baik itu kartu jamkesmas, jamkesda, kis maupun kjs tetap masih bisa dilakukan sampai pencabutan selesai diproses.

Jika pencabutan sudah diverifikasi maka peserta dapat melanjutkan pendaftaran menjadi peserta BPJS PPU.

4. Data di kartu jamkesmas atau jamkesda atau kis saya tidak sesuai dengan data yang tercantum di KTP bagaimana solusinya.

Untuk merubah data kepesertaan jamkesda, kis ataupun jamkesmas yang tidak sesuai dengan ktp maka bisa mengurusnya ke kantor bpjs kesehatan setempat dengan membawa ktp, kk dan kartu peserta, pihak bpjs akan melakukan perubahan data untuk peserta ybs.

5. Bagaimana cara menambahkan anggota peserta BPJS PBI

Untuk menambah anggota keluarga agar masuk jamkesmas, persyaratannya adalah membawa foto kopi KK dan fotokopi kartu jamkesmas Kepala keluarga. Pengurusannya adalah dengan mengajukan ke Dinas sosial. Kemudian berkas kita akan diterima dinsos sebagai usulan di rekonsiliasi berikutnya, rekonsiliasi biasanya dilaksanakan setiap 6 bulan sekali.

bersambung...

Apakah Semua Penyakit bisa Ditanggung oleh BPJS?

BPJS hadir untuk memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh warga indonesia tidak pandang bulu, tua, muda, kaya atau miskin semuanya berhak mendapatkan manfaat jaminan dari BPJS kesehatan, yaitu biaya kesehatan gratis seumur hidup, tapi untuk biaya kesehatan seperti apa yang  bisa ditanggung bpjs? apakah semua jenis penyakit bisa ditanggung oleh BPJS?

Berdasarkan peraturan menteri kesehatan (permenkes) no 28 tahun 2014, semua penyakit berdasarkan indikasi medis bisa ditanggung bpjs kecuali yang telah disebutkan secara ekplisit tidak masuk pertanggungan.

Meskipun kelas BPJS yang diambil peserta berbeda satu sama lain, secara medis peserta akan mendapatkan pelayanan dan jaminan kesehatan yang sama, salah satunya untuk penyakit yang diderita peserta, tidak akan ada yang dibeda-bedakan meskipun kelas bpjs yang diambil berbeda satu sama lain, beberapa penyakit yang ditanggung bpjs adalah, tumor jantung, cuci darah juga kecelakaan lalu lintas bisa ditanggung oleh bpjs hampir diseluruh rumah sakit.

Daftar Penyakit yang ditanggung bpjs


Apakah ada batasan biaya yang bisa ditanggung oleh bpjs?, tidak ada batasan biaya pengobatan yang bisa ditanggung oleh bpjs, selama penyakit atau gangguan kesehatan masuk pertanggungan  bpjs, maka berapapun biayanya semuanya bisa dicover oleh bpjs dengan catatan dilakukan sesuai prosedur.

Misalkan saja peserta Harus operasi jantung, biayanya misalkan 200 juta, maka semua bisa ditanggung oleh bpjs, begitu juga untuk pasien gagal ginjal yang harus melakukan cuci darah, kita tau biaya cuci darah sangatlah besar dan dapat menguras kekayayaan tapi dengan adanya bpjs baya cuci darah seumur hidupun bisa ditanggung oleh BPJS.

Ketentuan Penyakit yang ditanggung oleh BPJS

Untuk mengenal penyakit yang ditanggung dan tidak ditanggung oleh BPJS adalah sebagai berikut:

1. Hampir seluruh penyakit dan gangguan medis bisa ditanggung oleh bpjs, misalnya penyakit jantung, asma,stroke, kecelakaan lalu lintas, kangker, cuci darah semua bisa ditanggung bpjs selama mengiluti prosedur yang telah ditetapkan.

2. Untuk menjalani pemeriksaan kesehatan agar biaya ditanggung oleh bpjs maka harus dimulai dari faskes tingkat 1 sesuai dengan yang tertea dikartu bpjs, jadi ketika berobat kerumah sakit harus dengan surat rujukan dari dokter faskes tingkat 1, agar biaya bisa ditanggung oleh bpjs, kecuali ketika kondisi pasien dalam keadaan gawat darurat, untuk kasus ini tidak perlu rujukan, pasien bisa langsung datang ke IGD rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan, biaya akan ditanggung bpjs.

3. Jenis obat Formularium nasional (fornas) ditanggung bpjs.

4. Penyakit HIV/AIDS, malaria, Tuberkolosa yang menggunakan obat pemerintah diatur terpisah dari BPJS yang ditetapkan oleh menteri kesehatan.

5. Penyakit kronis dan penyakit yang membutuhkan pengobatan seumur hidup seperti epilepsi, gula darah, jantung, asma hipertensi, dan penyakit lainnya dapat ditanggung oleh BPJS.

Pada dasarnya semua penyakit bisa ditanggung oleh BPJS, namun ketika pasaien mendapatkan layanan medis di rumah sakit pasien bisa saja dibebankan harus membayar biaya tambahan yang timbul, misalkan ketika pasien harus naik kelas perawatan, atau ketika pasien harus mendapatkan obat di luar formularium nasional, maka biaya tambahan akan dibebankan kepasien.

Jadi intinya walaupun hampir semua penyakit dapat ditanggung oleh bpjs, ternyata bpjs belum bisa mengcover seluruh biaya yang dibebankan oleh rumah sakit. jadi pada prosesna nanti jangan heran ketika anda menjalani rawat inap di rumah sakit anda mendapatkan tambahan biaya yang harus anda bayar itu mungkin timbul karena ada biaya-biaya yang tidak dapat ditanggung oleh bpjs.

Penyakit yang tidak ditanggung oleh BPJS?

Mekipun hampir semua penyakit dapat ditanggung oleh bpjs, namun ada juga jenis-jenis pengobatan tertentu yang biayanya tidak bisa ditanggung oleh bpjs salah satunya adalah perawatan kecantikan, jenis ini tidak mendapatkan tanggungan bpjs. jadi siap-siap jika anda bermasalah dengan kecantikan biaya tidak akan ditanggung oleh bpjs.

Beberapa hal lainya yang menyebabkan penyakit tidak dapat ditanggung oleh bpjs adalah sebagai berikut:

1. Pengobatan tidak sesuai prosedur layanan bpjs.
Misalnya anda langsung kerumah sakit, maka tidak akan ditanggung oleh bpjs, kecuali kondisi anda emergency, atau meminta rujukan atas permintaan sendiri (APS), ini juga tidak akan ditanggung oleh bpjs walaupun penyakit yang diderita menjadi pertanggungan bpjs.

2. Berobat diluar faskes.
Syarat agar pengobatan ditanggung adalah harus dimulai dari faskes tingkat 1 yang dipilih, tidak boleh melakukan pengobatan ke sembarangan faskes, kecuali sedang berada di luar kota atau luar provinsi, baru bisa melakukan pengobatan di faskes tidak sesuai dengan catatan meminta surat pengantar dari bpjs untuk menghindari penolakan, untuk kasus ini biaya bisa ditanggung oleh bpjs.

3. Gangguan kesehatan karena kecelakaan kerja atau gangguan kesehatan yang menjadi jaminan jasa raharja, misal kecelakaan lalu lintas ketika berangkat atau pulang kerja, ini bisa menjadi tanggungan bpjs ketenaga kerjaan, sedangkan untuk kecelakaan lalu lintas ini adalah ranah jasa raharja.

4. Pelayanan kesehatan di luar negeri.
Jelas meskipun penyakit yang diderita masuk kedalam daftar penyakit yang menjadi pertanggungan bpjs, ketika pengobatan dilakukan diluar negeri maka tidak bisa ditanggung oleh bpjs.

5. Pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kecantikan
Misal meratakan gigi, operasi plastik dan pengobatan yang sifatnya kosmetik tidak bisa

6. Gangguan kesehatan karena penyalahgunaan obat
Korban penyalahgunaan obat tidak bisa ditanggung oleh bpjs

7. Gangguan kesehatan karena bencana dan wabah penyakit.

8. Alat Kontrasepsi, susu bayi dan

9. Menyakiti diri sendiri dan pengobatan serta tindakan medis yang sifatnya untuk tujuan ekperimen.


Kesimpulannya bahwa semua penyakit bisa ditanggung oleh bpjs kecuali gangguan kesehatan yang disebabkan oleh hal-hal yang disebutkan di atas dan penyakit yang secara explisit disebutkan tidak jadi tanggungan bpjs.

demikian tentang daftar penyakit yang ditanggung oleh bpjs, semoga bermanfaat.

Cara Pindah dari BPJS PBI ke BPJS PPU (ketentuan, syarat dan prosedur)

Peserta BPJS PBI adalah jenis kepesertaan BPJS untuk warga miskin dan warga tidak mampu yang iuran bulanannya di bayarkan oleh pemerintah, istilah lain untuk warga yang mendapatkan jaminan kesehatan yang setara dengan PBI adalah pemegang kartu jamkesmas, jamkesda, Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS), peserta jenis ini hanya berhak atas kelas 3, yang tidak diizinkan untuk pindah ruang kelas perawatan.

baca juga: alasan kenapa peserta bpjs kelas 3 tidak bisa naik kelas perawatan

Sebenarnya baik peserta PBI, mandiri maupun perusahaan tidak ada yang berbeda dalam hal pelayanan medis, namun yang berbeda hanya pada pelanan non-medis saja, terutama pelayanan ketika mereka harus di rawat inap, peserta PBI kelas III tidak diperbolehkan untuk naik kelas perawatan ketika kondisi ruang perawatan kelas yang menjadi haknya penuh. alternatifnya adalah dirujuk ke rumah sakit lain atau naik kelas perawatan tapi statusnya sebagai pasien umum yang harus membayar sendiri biaya perawata.



Peserta BPJS PBI jika memang memungkinkan sebenarnya masih memiliki kesempatan untuk pindah jenis kepesertaan, jika merasa sudah mampu maka bisa beralih menjadi peserta Mandiri atau jika kebetulan sudah mendapatkan pekerjaan mereka bisa beralih menjadi peserta Pekerja penerima upah (PPU), pindah kepesertaan adalah salah satu cara agar si peserta memiliki kesempatan untuk mendapatkan kelas 1 atau kelas 2, tapi si peserta harus rela untuk mengeluarkan biaya iuran yang harus di bayarkan setiap bulannya.

Di artikel kali ini saya akan coba uraikan bagaimana cara melakukan perubahan jenis kepesertaan bpjs dari peserta bpjs penerima bantuan iuran (PBI) menjadi peserta BPJS mandiri atau beralih menjadi peserta BPJS dari golongan pekerja penerima upah (PPU).

Persedur beralih dari peserta BPJS PBI menjadi peserta PPU

Jika anda sebelumnya adalah peserta BPJS PBI kemudian ingin merubah jenis kepesertaan menjadi peserta BPJS PPU, maka prosedurnya adalah sebagai berikut:

1. Cabut kepesertaa PBI sebelumnya.

Yang disebut sebagai peserta PBI adalah peserta kelas III pemegang kartu jamkesmas, jamkesda, KJS, dan KIS, untuk jamkesda pencabutan bisa dilakukan di dinas sosial peserta terdaftar, untuk jamkesmas, dan kis. Pencabutan bisa melalui kantor bpjs setempat, tujuannya adalah agar rekonsiliasi berikutnya data anda tidak diikutsertakan sebagai calon PBI.

Pencabutan harus menunggu turunnya sk dari kementrian sosial atas hasil rekonsiliasi, biasanya setiap 6 bulan sekali, jika hasil rekonsiliasi sudah diumumkan dan data anda sudah tidak dikutsertakan, maka kepesertaan dari pbi akan dinonaktifkan.

2. Lakukan pendaftaran Peserta PPU

Pendaftaran peserta PPU dilakukans secara kolektif oleh HRD atau perwakilan perusahaan, untuk menjadi peserta PPU peserta dapat menyiapkan persyaratan di bawah ini:


  1. Kartu BPJS sebelumnya.
  2. Daftar data tanggungan dilengkapi dengan Photo berwarna ukuran 3x4 kecuali untuk balita
  3. Kartu keluarga (KK)
  4. KTP
  5. Surat pencabutan dari dinas sosial.


Peserta PBI yang ingin beralih menjadi peserta BPJS perusahaan bisa berkoordinasi dengan HRD perusahaan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, pihak HRD akan melakukan pendaftaran atau penambahan data kepesertaan BPJS PPU untuk tanggungan perusahaannya.

Iuran bulanan akan dibayarkan secara kolektif oleh perusahaan, 1% diptong dari gaji karyawan dan 4% dibantu dari perusahaan. Peserta BPJS PPU bisa menanggung 5 tanggungan sekaligus (peserta, istri/suami, dan 3 orang anak), untuk PPU PNS, bisa menanggung orang tua, mertua dan keluarga lainnya dengan membayar 1% dari gaji untuk setiap peserta tambahan tersebut.

Prosedur Pindah dari PBI ke Mandiri

Peserta PBI juga bisa beralih menjadi peserta Mandiri atau perorangan, dengan terlebih dahulu mencabut kepesertaan pbi dari dinas sosial. tapi tetap harus menunggu hasil rekonsiliasi dari mentri sosial yang dilakukan setiap 6 bulan sekali. 

Jika pencabutan dari PBI selesai maka bisa datang ke kantor BPJS kesehatan untuk melakukan perubahan data kepesertaan dari PBI menjadi peserta Mandiri, dengan membawa persyaratan:

  1. Kartu BPJS sebelumnya
  2. KTP
  3. KK
  4. Photo ukuan 3 x4 berwarna
  5. Kepemilikan rekening bank (BTN, BNI, BRI atau mandiri) jika si peserta ingin mengambil kelas I atau II, sementara jika ingin mengambil hak kelas 3 tidak perlu rekening bank.
  6. Surat pencabutan dari dinas sosial.
Silahkan koordinasikan dengan Pihak BPJS untuk informasi lebih lanjut, bisa datang ke kantor bpjs atau melalui callcenter di nomor 1500400.

Besaran iuran  bulanan bpjs untuk peserta mandiri disesuaikan dengan kelas bpjs yang diambil, dan iuran harus dibayarkan untuk setiap anggota keluarga yang terdaftar sesuai KK secara kolektif



Cara Mengurus BPJS Karena Perceraian atau Meninggal dunia

Peraturan direktur bpjs nomor 4 tahun 2014 pasal 2 menjelaskan bahwa peserta bpjs perorangan atau peserta mandiri wajib mendaftarkan seluruh anggota keluarganya dalam program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh bpjs. Peraturan tersebut sudah sangat jelas menjelaskan bahwa seluruh anggota keluarga yang tercatat di KK wajib didaftarkan menjadi peserta BPJS.

Itu artinya besarnya iuran bulanan yang harus dibayar akan menyesuaikan dengan jumlah anggota keluarga yang didaftarkan, semakin banyak anggota keluarga yang didaftarkan maka jumlah tanggungan nominal iuranpun akan semakin besar, dikarenakan iuran peserta BPJS mandiri harus dibayar untuk setiap peserta sesuai dengan kelas yang diambil.

Mengurus BPJS Karena Perceraian atau meninggal dunia


Ada pertanyaan dari beberapa peserta BPJS, bagaimana jika pasangan suami istri bercerai, apakah tanggungan masih harus di bayarkan untuk si istri?, ada juga yang memiliki masalah, si istri dan anak-anaknya ditinggalkan oleh suaminya tanpa ada kejelasan apakah suaminya meninggal atau masih hidup, si istri memiliki tanggung jawab membayar iuran bulanannya, apakah si suami bisa dicabut dari kepesertaan anggota keluarganya untuk mengurangi beban iuran? bagaimana caranya?

Mungkin aturannya sudah jelas ketika terjadi perceraian maka langkah yang harus diambil adalah segera lapor ke kantor bpjs terdekat untuk dilakukan pengurangan anggota keluarga dengan membawa perysaratan yang telah ditentukan, tapi bagaimana jika status si suami belum diketahui dan seolah-olah  meninggalkan istrinya dengan tidak bertanggung jawab tanpa ada kabar berita, apakah situasi seperti ini bisa disamakan dengan perceraian atau meninggal dunia.?


Mengurus BPJS Karena Perceraian (ditinggalkan) atau meninggal dunia

Jika ada salah satu anggota keluarga peserta BPJS yang meninggal dunia, atau pasangan peserta BPJS bercerai atau salah satu pasangan lapas tanggung jawab, maka harus segera lapor ke kantor bpjs untuk mengurus pengurangan anggota keluarga peserta bpjs, agar tanggungan iuran bulanan bisa dihentikan sehingga meringankan beban peserta.

1. JIka ada anggota keluarga meninggal dunia.

Maka Perwakilan keluarga harus segera membuat laporan ke pihak bpjs anggar dilakukan pengurangan anggota keluarga peserta, persyaratannya adalah sebagai berikut:

a. Surat keterangan kematian dari kelurahan/desa atau dari rumah sakit.
b. Menyerahkan kartu peserta yang meninggal dunia.

Informasi lebih lanjut silahkan baca: prosedur penonaktifan peserta meninggal dunia

Datang ke kantor BPJS dengan membawa persyaratan di atas, maka pihak bpjs akan melakukan perubahan data kepesertaan untuk mengurangi anggota keluarga peserta, sehingga anggota keluarga tidak terbebani harus membayar iuran peserta meninggal dunia tersebut.

2. Jika Pasangan lepas tanggung jawab tanpa diketahui kabar beritanya

Seperti yang telah disebutkan pada kasus diatas, bahwa ada pasangan suami istri dengan 2 orang anaknya sebagai peserta BPJS mandiri, namun si suami meninggalkan istri dan 2 orang anaknya tanpa ada kabar berita, si istri berencana ingin agar iuran bulanan bpjs untuk suaminya bisa dihentikan, lantas seperti apa prosedurnya?

Memang ada banyak kasus dan tidak semua kasus tercover dengan aturan bpjs yang ada seperti kasus ini, menurut saya pribadi, jika memang suami sudah sangat lama tidak menafkahi diluar batas waktu yang telah ditentukan, maka si istri bisa melakukan gugatan perceraian ke pengadilan agama bahwa suaminya tidak menafkahi.

Berbekal surat perceraian si istri bisa membuat laporan ke kantor BPJS sehingga tidak harus membayar lagi iuran untuk suami yang meninggalkannya tersebut.

3. Jika pasangan suami istri bercerai.

Jika terjadi perceraian terhadap pasangan suami istri peserta bpjs mandiri, maka harus segera lapor ke pihak bpjs agar iuran tidak lagi menjadi tanggungan.

Perysaratannya adalah sebagai berikut:
a. Membawa bukti surat perceraian dari pengadilan agama
b. Menyerahkan kartu bpjs pasangan jika ada.

Silahkan datang ke kantor bpjs setempat, pihak bpjs akan melakukan pengurangan data anggota keluarga peserta. sehingga dapat mengurangi iuran bulanan yang harus dibayarkan.

Demikian tentang cara Mengurus BPJS Karena Perceraian atau meninggal dunia



Cara Menambahkan Anggota Keluarga Baru di BPJS

Saat ini pendaftaran bpjs bisa dilakukan secara online maupun offline, dan peraturan yang berlaku semua anggota keluarga yang terdapat di Kartu Keluarga (KK) harus didaftarkan menjadi peserta BPJS, misalkan jika didalam KK yang tercatat ada 5 orang, maka ke 5 orang tersebut semuanya harus didaftarkan menjadi peserta BPJS.

Sangat mungkin sekali peserta BPJS melakukan penambahan anggota keluarga baru atau pengurangan anggota keluarga di kemudian hari, penambahan anggota keluarga baru bisa jadi karena adanya kehadiran anggota keluarga baru yang sudah tercatat di KK, sedangkan pengurangan bisa jadi dikarenakan adanya anggota keluarga yang sudah menjadi peserta bpjs meninggal dunia atau adanya anggota keluarga yang sudah menikah dan memiliki kartu keluarga terpisah.

penambahan anggota baru bpjs


Harap diperhatikan bahwa untuk perubahan data bpjs terutama yang terkait dengan penambahan anggota keluarga tambahan dan pengurangan anggota keluarga di data BPJS saat ini belum bisa dilakukan secara online, hal ini dijelaskan oleh pihak BPJS, yang menyatakan bahwa "jika ada salah satu anggota keluarga yang sudah terdaftar menjadi peserta bpjs, baik pendaftaran dilakukan secara online maupun offline, maka penambahan kepesertaan harus tidak bisa dilakukan secara online tapi harus datang langsung ke kantor bpjs setempat dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan"

Cara Menambahkan Anggota Keluarga Baru di BPJS

Penambahan anggota keluarga baru ke bpjs bisa dilakukan baik untuk peserta BPJS Pekerja Penerima upah (PPU atau badan usaha), mapun peserta bpjs mandiri atau perusahaan.

Untuk menambahkan anggota keluarga tambahan ke bpjs persyaratan dan prosedurnya adalah sebagai berikut:

Untuk peserta Mandiri:

Penambahan anggota keluarga baru untuk peserta bpjs mandiri adalah sebagai berikut:

Perysaratan:
1. Kartu Keluarga (KK)
2. KTP (bagi yang sudah memiliki ktp)
3. Foto berwarna ukuran 3x4 (kecuali balita)
4. Bukti kepemilikan rekening bank (BNI, BRI atau mandiri)

Prosedur:
Penambahan data anggota keluarga baru mapun pengurangan anggota keluarga baru bagi peserta bpjs mandiri tidak bisa dilakukan secara online, itu artinya untuk melakukan perubahan harus datang langsung ke kantor bpjs setempat dengan membawa perysaratan di atas, kemudian mengisi formulir penambahan anggota keluarga baru.

Pihak bpjs akan mengurus perubahan data keluarga peserta bpjs dan peserta akan menjadi peserta bpjs setelah iuran pertama bpjs dibayarkan.

Sedangkan untuk pengurangan anggota keluarga baru karena peserta meninggal dunia, silahkan baca: cara mengurus bpjs untuk peserta meninggal dunia
 

Untuk Peserta BPJS PPU

Jika peserta adalah peserta BPJS PPU dan  mau memasukkan anggota tambahan sebagai tanggungan, maka peserta dapat melapor ke bagian HRD perusahaan untuk penambahan anggota keluarga. 

Pekerja dapat mendaftarkan anggota keluarga tambahan, yaitu anak ke-4, dan seterusnya, serta orangtua-mertua, dengan iuran sebesar 1% dari gaji/upah atau peserta dapat langsung mendaftar ke kantor cabang BPJS Kesehatan atas dasar surat Keterangan dari Badan Usaha yang menerangkan Badan Usaha memang menjamin anak> 4 dan keluarga di luar non inti. Surat keterangan yang dikeluarkan Badan Usaha harus asli dan di cap serta ditandatangani oleh HRD atau PC Badan Usaha.

Persyaratan adalah sebagai berikut:
  • Asli/fotocopy daftar gaji yang dilegalisasi oleh pimpinan unit kerja 
  • Asli/fotocopy kartu keluarga dan KTP Elektronik 
  • Asli/fotocopy SK Terakhir yang dilegalisasi 
  • Foto 3x4 - Mengisi formulir tambahan isian peserta 
  • Asli nomor rekening pada buku tabungan (bri/bni/mandiri)

Namun, jika perusahaan tidak menanggung keluarga non inti seperti anak ke 4, mertua, orang tua dan anggota keluarga lainnya, maka anggota keluarga tersebut bisa didaftarkan menjadi peserta BPJS mandiri.

Demikian tentang Cara Menambahkan Anggota Keluarga Baru di BPJS, semoga membantu

Prosedur Perubahan Kepesertaan BPJS dari PBI ke PPU

Jika dikehendaki kepesertaan BPJS sebenarnya bisa saja dialihakan, di artikel Sebelumnya saya pernah menguraikan bagaimana cara pindah dari peserta bpjs perusahaan ke mandiri dan juga pernah menjelaskan mengenai cara beralih dari bpjs madiri ke ppu, namun di artikel kali ini saya akan uraikan bagaimana cara pindah dari kepesertaan BPJS PBI ke PPU (pekerja penerima upah).

Peserta BPJS Penerima bantuan iuran (PBI) adalah peserta bpjs khusus untuk warga miskin dan tidak mampu yang iuran bulanannya ditanggung oleh pemerintah, ada 2 jenis kepesertaan PBI, yaitu PBI ABPN dan PBI APBD, PBI APBN sama halnya dengan pemegang kartu jamkesmas dimana iuran bulanannya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat sedangkan PBI APBD sama halnya dengan pemegang kartu Jamkesda dimana iuran bulanannya dibayarkan oleh pemerintah daerah, peserta BPJS PBI juga adalah pemegang kartu Indonesia sehat (KIS) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang berhak atas bpjs kelas 3.

pencabutan pbi dari dinas sosial


Peserta BPJS PBI bisa beralih menjadi peserta BPJS mandiri atau peserta BPJS perusahaan namun perubahan kepesertaan harus menempuh prosedur yang panjang.

Sesorang pernah menanyakan, dia adalah peserta BPJS PBI ABPN namun karena sudah bekerja dan diperusahaan tempat ia bekerja sudah memberlakukan bpjs maka ia berinisiatif ingin merubah data kepesertaannya yang tadinya PBI APBN menjadi peserta BPJS PPU badan usaha, lantas bagaimana prosedur perubahan kepesertaan BPJS dari PBI ke PPU?

Prosedur Perubahan Kepesertaan BPJS dari PBI ke PPU

prosedur peralihan dari peserta BPJS PBI menjadi PPU tidak bisa dilakukan oleh pihak BPJS sebelum adanya surat keputusan SK dari kementrian sosial yang biasanya dilakukan setiap 6 bulan sekali, jadi jika anda adalah peserta BPJS PBI dan ingin beralih menjadi peserta BPJS Mandiri atau PPU maka prosedurnya adalah sebagai berikut:

1. Anda harus mencabut kepesertaan BPJS PBI anda dengan mengurusnya ke dinas sosial, anda akan mendapatkan surat pencabutan dari dinas sosial.

2. Bawa surat pencabutan BPJS PBI dari dinas sosial kekantor BPJS setempat dengan mengutarakan maksud anda untuk beralih dari PBI menjadi peserta Mandiri atau BPJS perusahaan.

3. Pihak BPJS tidak akan langsung melakukan perubahan kepesertaan anda pada waktu itu, perubahan kepesertaan baru akan diproses setelah  SK dari mentri sosial turun terhadap hasil rekonsiliasi, anda harus menunggu setiap 6 bulan sekali karena rekonsiliasi dari dinas sosial dilakukan setiap 6 bulan sekali,  perubahan kepesertaan baru akan ditindak lanjuti.

4. Selama masa menunggu perubahan kepesertaan, anda masih bisa menggunakan kartu KIS, KJS, Jamkesda atau Jamkesmas anda untuk mendapatkan pelenanan dari BPJS seperti biasa sampai dengan hasil rekonsiliasi keluar.

Baca juga:

Saya terdaftar sebagai peserta BPJS PBI tapi saya masih belum memiliki kartu sampai sekarang

Jika anda terdaftar menjadi peserta BPJS PBI namun belum mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) maka Anda dapat melapor ke kantor cabang BPJS Kesehatn setempat untuk dicetakkan e-id sementara. E-id dapat digunakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sampai dengan kepesertaan dialihkan menjadi peserta PPU Badan Usaha atau mandiri.


Demikian informasi mengenai Prosedur Perubahan Kepesertaan BPJS dari PBI ke PPU, semoga membantu.

Cara Mudah Mengetahui Nomor Virtual Account BPJS yang hilang?

Diartikel kali ini saya akan coba menjelaskan mengenai Cara Mengetahui Nomor Virtual Account (VA) BPJS yang hilang atau lupa melalui kartu bpjs peserta- kita ketahui bersama bahwa nomor virtual account adalah salah satu nomor uniq yang dimiliki oleh peserta bpjs sebagai kode rekening tujuan yang digunakan ketika membayar iuran bpjs. Virtual account pada dasarnya berisi kode khusus yang disesuaikan dengan kode bank tempat melakukan pembayaran iuran bpjs kesehatan.


nomor virtual account bpjs


Saat ini banyak sekali kasus peserta BPJS mandiri lupa nomor virtual account bpjs miliknya, sementera nomor virtual accountnya rusak tidak terbaca atau hilang, sehingga mereka merasa kesulitan ketika ingin membayar iuran bpjs.  Jika nomor virtual account hilang sebaiknya anda tidak usah khawatir karena sebenarnya nomor virtual account bisa diketahui dari nomor peserta yang terdapat di kartu bpjs kesehatan miliknya, bahkan pembayaran iuran bpjs pun sebenarnya bisa menggunakan nomor kartu bpjs, tapi sayangnya tidak sedikit dari mereka yang tidak mengetahuinya, sehingga ketika nomor virtual account bpjs yang biasa mereka gunakan untuk melakukan pembayaran bpjs hilang, mereka kerepotan untuk mendapatkan solusinya.

Di artikel kali ini saya akan jelaskan bagaimana cara mengetahui nomor virtual account anda yang hilang atau lupa sehingga anda bisa membayar iuran bpjs anda dengan lancar.

Cara Mudah Mengetahui Nomor Virtual Account BPJS yang hilang?

Salah satu cara praktis dan mudah untuk mengetahui  nomor virtual account yang hilang dan anda lupa nomornya adalah melalui nomor kartu bpjs. karena sebenarnya nomor yang digunakan sebagai nomor virtual account peserta adalah 11 digit nomor terakhir kartu bpjs anda digabungkan dengan nomor kode bank.

Cara mengetahui Nomor virtual account bpjs:
Lihat nomor kartu bpjs anda, kemudian buang 2 angka nol di awal,

Misal no bpjs anda adalah 000 1813961790, maka silahkan buang 2 digit 0 di awal, sehingga menjadi  0 1813961790 (11 digit nomor terakhir kartu bpjs) kode tersebut bisa digabungkan dengan kode khusus bank tempat melakukkan pembayaran, itu akan menjadi nomor virtual account anda.

Bank BNI
88888+11 digit nomor terakhir bpjs anda, jadi 88888 0 1813961790

Bank BRI
88888+11 digit nomor terakhir bpjs anda, jadi 88888 0 1813961790

Bank Mandiri
89888+11 digit nomor terakhir bpjs anda, jadi 89888 0 1813961790

Bagaimana Jika Kartu BPJSnya hilang dan nomornya lupa?

Jika kartu bpjs hilang dan anda lupa, maka solusinya adalah mengurusnya ke kantor BPJS untuk mendapatkan penggantian kartu, tapi anda harus membuat surat keterangan hilang dari kepolisian, cara mengurusnya silahkan baca di artikel sebelumnya tentang cara mengurus kartu bpjs yang hilang.

Saya belum mendapatkan kartu BPJS tapi virtual account hilang bagaimana solusinya?

Untuk pendaftar baru barangkali belum memiliki kartu bpjs sehingga jika kertas yang berisi informasi nomor virtual account bpjs hilang, maka solusinya adalah meminta kembali ke kantor bpjs dengan menunjukan KK, pihak bpjs akan melakukan pencarian menggunakan NIK yang terdapat di KK.


Demikian artikel mengenai Cara Mudah Mengetahui Nomor Virtual Account BPJS yang hilang?, semoga membantu.

Ini Solusinya jika Nomor Virtual Account BPJS Anda Hilang atau rusak?

Solusi yang bisa anda lakukan ketika nomor virtual account (VA) BPJS Kesehatan anda hilang atau rusak sementara anda sama sekali tidak ingat berapa nomornya, anda bisa gunakan no kartu bpjs anda atau anda bisa minta kembali nomor virtual account ke kantor bpjs tempat anda melakukan pendaftaran jika anda belum memiliki kartu BPJS.

Nomor virtual accout  atau VA adalah nomor unik yang diterima oleh peserta bpjs mandiri ketika selesai melakukan pendaftaran bpjs, nomor virtual account biasanya diinformasikan dalam bentuk selembar kertas semacam nota yang mudah sobek yang harus anda simpan baik-baik dan jangan sampai hilang atau rusak.

nomor virtual account bpjs


Nomor virtual account BPJS adalah semacam nomor rekening tujuan pembayaran bpjs anda yang terdiri dari beberapa digit angka yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran iuran bulanan bpjs kesehatan, baik iuran pertama bpjs maupun iuran-iuran bpjs di bulan-bulan berikutnya.

Tapi terkadang karena teledor dan kurang hati-hati nomor virtual account bisa saja hilang atau rusak, sementara anda tidak hapal nomornya alias lupa, pasti anda akan dibuat bingung karena anda akan kesulitan melakukan pembayaran iuran bpjs anda. 

Tapi sebaiknya anda jangan khawatir karena sebenarnya Ada banyak cara untuk mendapatkan kembali nomor virtual account anda yang hilang, robek atau rusak tersebut.

1. Jika Nomor Virtual account Hilang tapi anda sudah punya kartu BPJS

Untuk mengatasi hilangnya nomor virtual account untuk anda yang kebetulan sudah memiliki kartu BPJS sebenarnya sangat mudah sekali, karena ternyata nomor virtual account tidak jauh berbeda dengan nomor kartu BPJS anda, dan nomor virtual account ternyata adalah gabungan antara kode bank yang digurnakan untuk melakukan pembayaran iuran di tambah 10 digit terakhir nomor kartu BPJS anda.

Caranya:

Untuk melakukan pembayaran via atm bank silahkan lihat nomor kartu BPJS anda, kemudian buang 2 digit angka (0) di awal.
Misal nomor kartu bpjs anda adalah: 000 1336321686 (13 digit), nanti yang digunakan untuk virtual account adalah 0 1336321686 (11 digit)

1. Pembayaran melalui ATM BNI
Gunakan kode 88888 +11 digit nomor kartu menjadi 88888  0 1336321686

2. Pembayaran melalui ATM BRI
Gunakan kode 88888+11 digit nomor kartu menjadi  88888 0 1336321686

3. Pembayaran via ATM Mandiri
Gunakan kode 89888+11digit nomor kartu. menjadi  88888  0 1336321686

Ingat untuk melakukan pembayaran via atam jangan menggunakan pilihan transfer tetapi menggunakan pilihan menu pembayaran.


2. Jika VA hilang dan Anda belum punya kartu BPJS

Untuk kasus ini kemungkinan terjadi untuk peserta bpjs yang baru yang ingin membayarkan iuran pertama bpjs, karena sumber untuk membayar iuran pertama BPJS dari virtual account maka nomor VA ini seharusnya jangan sampai hilang atau rusak. apabila rusak sementara anda belum punya kartu bpjs karena baru mendaftar, maka solusinya adalah anda harus meminta kembali nomor virtual account ke kantor BPJS tempat anda melakukan pendaftaran sebelumnya, pihak bpjs akan menginformasikan kembali nomor virtual account anda. Tapi jika anda melakukan pendaftaran bpjs secara online, anda bisa mencetak kembali nomor virtual account anda secara online.

Demikian artikel tentang solusi ketika nomor virtual account (VA) bpjs anda hilang atau rusak, semoga membantu.

Syarat Pemeriksaan di Faskes tingkat 1(PPK 1) BPJS

Untu peserta BPJS yang baru menjadi peserta, mungkin akan sedikit bertanya-tanya mengenai bagaimana prosedur berobat dengan bpjs agar biaya pengobatan dapat ditanggung sepenuhnya oleh BPJS.

Perlu diketahui bahwa BPJS menggunakan layanan sistem berjenjang, artinya ketika pasien ingin mendapatkan pelayanan kesehatan dari bpjs maka langkah pertama yang harus ditempuh adalah mendatangi fasilitas kesehatan tingkat 1 sesuai dengan yang tertera di kartu bpjs setiap peserta, jika di faskes 1 ternyata kondisi fasien tidak bisa ditangani, baik karena keterbatasan fasilitas, atau sarananya kurang memadai maka dokter di faskes tingkat 1 akan merujuk fasien ke faskes tingkat lanjut yaitu rumah sakit umum daerah (RSUD), jika di RSUD pasien masih tidak bisa ditangani maka dokter spesialis akan merujuk pasien ke jenjang berikutnya yaitu fasilitas kesehatan tingkat 3 ( rumah sakit tipe A).

prosedur pemeriksaan di faskes tingkat 1


Namun jika pasien dalam kondisi gawat darurat, maka pasien tidak harus datang ke faskes tingkat 1 dulu, tapi bisa langsung datang ke unit IGD  rumah sakit agar segera mendapatkan pelayanan, biaya akan tetap ditanggung oleh BPJS.

Sayangnya untuk beberapa peserta prosedur layanan bpjs ini belum dapat dipatuhi dengan baik sehingga mereka akhirnya menjadi pasien umum yang harus membayar sendiri biayanya, penyebabnya adalah kurangnya informasi yang mereka dapatkan mengenai prosedur layanan bpjs.

Syarat Pemeriksaan di Faskes tingkat 1(PPK 1) agar ditanggung BPJS

Jadi agar berobat dapat ditanggung oleh bpjs maka syaratnya, tahapan pengobatan harus sesuai dengan prosedur layanan bpjs, yakni harus dimulai dari faskes tingkat 1 (puskesmas, klinik, praktek dokter atau praktek dokter gigi), sesuai dengan nama faskes tingkat 1 yang tertera di kartu BPJS, kecuali peserta sedang di luar kota maka peserta bisa mengunjungi faskes tingkat 1 manapun dengan membawa surat keterangan berkunjung dari kantor bpjs keseahtan setempat.

Namun jika pasien dalam kondisi gawat darurat pasien bisa langsung datang ke IGD rumah sakit terdekat, dimanapun peserta berada baik di kota terdaftar maupun diluar kota atau provinsi luar.

Adapun syarat dan prosedur pemeriksaan di faskes tingkat 1 agar ditanggung bpjs adalah sebagai berikut:

1. Siapkan Kartu BPJS dan juga KTP anda

2. Datang langsung ke faskes tingkat 1 (puskesmas, klinik, praktek dokter atau dokter gigi) sesuai dengan yang tertera pada kartu BPJS. Baca juga: cara berobat dengan BPJS di luar kota

3. Lakukan pendaftaran  pasien bpjs di faskes tingkat 1 dengan menunjukan kartu BPJS dan juga KTP peserta.

4. Tunggu dan antri hingga mendapatkan giliran pemeriksaan dari dokter faskes tingkat 1.

5. Setelah selesai diperiksa anda akan mendapatkan resep dari dokter faskes, yang bisa ditebus di apotek faskes jika ada, atau di apotek yang sudah bekerjasama dengan bpjs, namun jika tidak bisa ditangni di faskes tingkat 1 dokter akan membuatkan surat rujukan yang bisa anda gunakan untuk berobat di rumah sakit dengan bpjs.


Selama sesuai prosedur maka biaya sepenuhnya akan ditanggung oleh BPJS. namun jika tidak sesuai prosedur maka anda akan dianggap sebagai pasien umum yang harus membayar sendiri biaya pengobatan.

Demikian uraian mengenai Syarat Pemeriksaan di Faskes tingkat 1(PPK 1) agar ditanggung BPJS, semoga bermanfaat. 

Berapa Lama masa berlaku surat rujukan BPJS (3 hari atau 30 hari)?

Surat rujukan yang diperoleh dari faskes tingkat 1 (klinik, puskesmas, dokter pribadi atau dokter gigi) memiliki masa berlaku beberapa hari, sehingga setelah anda mendapatkan surat rujukan anda bisa menunggu untuk melanjutkan pengobatan di faskes tingkat lanjut beberapa hari, pertanyaannya adalah berapa harikah masa berlaku surat rujukan bpjs kesehatan, apakah 3 hari atau 30 hari (1 bulan)?


contoh surat rujukan bpjs dari faskes tk1

Agar peserta BPJS bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis dari bpjs maka salah satu syaratnya harus mengikuti alur prosedur layanan bpjs. Jika peserta tidak dalam ke adaan gawat darurat atau emergency maka peserta terlebih dahulu harus datang ke faskes tingkat 1, faskes tingkat 1 yang harus dikunjungi adalah faskes yang sesuai dengan yang tertera di kartu BPJS, jika secara medis anda tidak bisa ditangani di faskes tingkat 1 maka dokter faskes tingkat 1 akan merujuk ke faskes tingkat lanjut, jika prosedur yang ditempuh benar maka biaya pengobatan sepenuhnya bisa ditanggung oleh bpjs.

Bolehkan meminta surat rujukan dari faskes tk1?

Apakah boleh meminta rujukan dari faskes tingkat 1?, sebenarnya tidak boleh pasien bpjs langsung meminta rujukan dari dokter faskes tingkat 1 atas permintaan sendiri, jika tidak maka konsekuensinya si pasien bisa dianggap sebagai pasien umum yang biayanya harus ditanggung sendiri.

Faskes tingkat 1 memang fasilitas sarana dan prasaranya tidaklah terlalu lengkap, namun jika pasien bisa ditangani di faskes tingkat 1 maka pasien tidak akan dirujuk, rujukan akan diberikan jika pasien secara medis tidak bisa ditangani di faskes 1 misalnya karena keterbatasan sarana dan prasaran sehingga pasien tidak memungkinkan untuk ditangani di faskes tingkat1, maka dokter faskes tingkat 1 tanpa anda minta akan membuatkan surat rujukan untuk anda agar anda mendapatkan penanganan spesialistik di faskes tingkat lanjut (rumah sakit).

Berapa lama masa berlaku surat rujukan?

Jika sudah mendapatkan surat rujukan dari faskes tingkat 1, maka anda bisa lanjut berobat ke faskes tingkat 2, yaitu rumah sakit, bisa dihari yang sama atau menunggu hari-hari berikutnya, tapi kira-kira berapa lama masa berlaku surat rujukan?.

Banyak informasi simpang siur mengenai masa berlaku surat rujukan info, beberapa informasi mungkin berlaku hanya 3 hari, informasi lainya mungkin berlaku 30 hari atau satu bulan, lantas mana yang benar?

Pihak BPJS menjelaskan, bahwa masa berlakunya surat rujukan sebenarnya bisa dilihat di formulir Surat Rekomendasi dokter penganggung jawab pasien (DPJP) yang dikeluarkan oleh faskes tingkat 1, jika masa berlaku surat rujukan tidak dicantumkan, maka masa berlakunya adalah 30 hari (1 bulan) atau satu bulan sejak surat rujukan tersebut diterbitkan, selama kasus penyakit masih sama, jika kasus penyakit pasien berbeda maka harus minta surat rujukan baru dari fasilitas kesehatan tingkat 1 (puskesmas, poliklinik atau dokter pribadi).


Dengan surat rujukan maka anda bisa langsung menuju faskes tingkat lanjut (rsud), atau menunggu beberapa hari sebelum masa berlaku surat rujukan tersebut berakhir.



Prosedur Peralihan Kepesertaan anak BPJS PPU usia 21 tahun?

Prosedur Peralihan Kepesertaan (mutasi) anak peserta BPJS PPU usia 21 tahun? - Salah satu jenis kepesertaan bpjs adalah peserta bpjs dari golongan pekerja penerima upah (PPU), peserta BPJS jenis ini disebut juga sebagai peserta BPJS perusahaan atau badan usaha, karena pendaftarannya harus melalui pihak perusahaan, dan iuran bulananannya sebagian ditanggung oleh perusahaan dimana si peserta bekerja.

Sebagai informasi bahwa anggota keluarga yang ditanggung oleh peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) (salah satunya PNS) yaitu :

1. Istri atau suami yang sah dari Peserta
2. Anak kandung, anak tiri, dan/atau anak angkat yang sah dari peserta dengan kriteria :

  • Tidak atau belum meinkah atau belum mempunyai penghasilan sendiri
  • Belum berusia 21 tahun atau belum berusia 25 tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal

ppu ke mandiri

Untuk menghindari penonaktifan sepihak dari bpjs, maka anak peserta BPJS PPU yang menjadi tanggungan yang usianya menginjak 21 tahun mau tidak mau  segera dilaporkan ke pihak bpjs untuk melakukan perubahan data kepesertaannya agar kepesertaanya dialihkan dari peserta bpjs perusahaan menjadi peserta bpjs perorangan atau mandiri, atau jika si anak masih menempuh pendidikan formal, maka kepesertaan badan usaha untuk si anak bisa diperpanjang.

prosedur Peralihan kepesertaan anak BPJS PPU usia 21 tahun?

Sudah pernah di uraikan di artikel sebelumnya tentang prosedur mutasi dari peserta bpjs mandiri ke perusahaan dijelaskan bahwa perpindahan jenis kepesertaan (perubahan data) BPJS Kesehatan tidak dapat dilakukan melalui website BPJS Kesehatan, peralihannya hanya dapat dilakukan di Kantor Cabang BPJS Kesehatan.

Untuk anak usia 21 tahun yang masih menempuh pendidikan formal

Jika si anak usianya 21 tahun namun masih menempuh pendidikan formal maka kepesertaan bpjs ppu untuk si anak bisa diperpanjang hingga usia si anak 25 tahun, namun tetap ketika usia si anak 21 tahun harus ada laporan ke pihak bpjs walaupun si anak masih menempuh pendidikan forma, jika tidak maka di usia 21 tahun si anak, kepesertaan bpjs ppu untuk anak tersebut akan dinonaktifkan secara otomatis.

Prosedur perpanjangan dapat dilakukan dengan melaporkan ke kantor BPJS Kesehatan dengan membawa :

  1. Kartu BPJS Kesehatan
  2. Kartu Keluarga (KK)
  3. KTP
  4. Slip gaji pekerja
  5. Surat keterangan kuliah terbaru

Mohon untuk di Ingat sekali lagi, apabila tidak ada pelaporan perpanjangan, maka data anak usia diatas 21 tahun akan otomatis non aktif, meskipun status si anak masih menempuh pendidikan formal.

Untuk Anak yang berusia 21 tahun tapi tidak menempuh pendidikan formal

Anak Peserta BPJS PPU yang telah berusia diatas 21 Tahun harus Pindah ke Mandiri dengan cara datang langsung ke kantor bpjs. persyaratan yang harus di siapkan tidak jauh berbeda dengan persyaratan ketika daftar menjadi peserta bpjs mandiri, sebagai berikut:

  1. Foto berwarna 3×4 (1 lembar) 
  2. fotocopy kk, 
  3. ktp, 
  4. Bukti kepemilikan rekening tabungan (BRI, BNI, BTN atau Mandiri), 
  5. Asli/ fotocopy kartu BPJS kesehatan sebelumnya 
  6. Surat keterangan domisili dari kelurahan jika alamat berbeda dengan KTP. Proses nya membutuhkan waktu 2×24 jam.
Selanjutnya, setelah terdaftar sebagai peserta Mandiri maka dapat membayar iuran BPJS secara mandiri melalui Bank yang telah ditunjuk atau bisa juga melalui Kantor Pos, Alfamart, atau Indomaret.


Demikian uraian tentang prosedur Peralihan kepesertaan anak BPJS PPU usia 21 tahun?, semoga bermanfaat.

Status BPJS untuk Suami Istri Pekerja Penerima Upah (PPU)?

Status kepesertaan BPJS untuk pasangan Suami dan Istri sebagai Pekerja Penerima Upah (PPU)? - Peraturan Presiden (Perpres) no 111 tahun 2013 menjelaskan bahwa setiap perusahaan wajib mendaftarkan karyawannya untuk menjadi peserta BPJS dari golongan pekerja penerima upah (PPU) atau disebut juga sebagai peserta bpjs perusahaan / badan usaha, dan jumlah tanggungan peserta BPJS PPU adalah 5 orang (peserta, suami/istri dan 3 orang anaknya).

Sepertinya tidak akan timbul pertanyaan ketika hanya suami yang seorang pekerja dan istri bukan pekerja, si istri dan anak-anaknya bisa menjadi tanggungan BPJS perusahaan suaminya, namun bagaimana status kepesertaan bpjs jika si suami dan istri ke-dua-duanya adalah pekerja penerima upah (ppu), apakah cukup salah satu saja yang menjadi peserta bpjs ppu dan yang lainnya menjadi tanggungan, atau suami istri itu dua-duanya harus menjadi peserta bpjs di perusahaannya masing-masing.

Jika ke dua-duanya menjadi peserta bpjs ppu ya akan jelas berarti si istri maupun suami di perusahaannya masing-masing  keduanya membayar iuran bpjs perusahaan setiap bulanya secara bersamaan, wah double premi dong, rugi dong, padahal jika salah satu saja yang menjadi peserta bpjs ppu yang lain kan tinggal ikut tanggungan jadi cukup 1 kali bayar premi untuk maksimal 5 tanggungan jadi lebih irit kan.

Jadi bagaimana dong, apakah jika suami-istri pekerja penerima upah, cukup yang menjadi peserta bpjs ppu salah satu saja dan yang lainnya menjadi tanggungan, atau dua-duanya harus menjadi peserta bpjs perusahaan?

Status BPJS untuk Suami Istri Pekerja Penerima Upah (PPU)?

Tapi untungnya untuk permasalahan status kepesertaan bpjs suami dan istri pekerja penerima upah ada sebuah surat edaran yang sedikit memberi menjelaskan tentang peraturan bpjs kesehatan untuk suami dan istri yang keduanya sebagai peserta pekerja penerima upah:

surat edararan peserta bpjs untuk pasangan suami istri pekerja
surat edararan peserta bpjs untuk pasangan suami istri pekerja


Surat edaran di atas menjelaskan tentang status kepesertaan bpjs untuk pasangan suami dan istri sebagai pekerja penerima upah penyelenggara negara dan non penyelenggara negara serta kewajiban nik peserta bpjs kesehatan.

Kesimpulannya adalah:

1. Untuk pasangan suami istri yang bekerja, maka  keduanya wajib di daftarkan sebagai peserta bpjs ppu oleh perusahaannya masing-masing dimana yang bersangkutan bekerja dan keduanya harus menanggung iuran bulanan (premi bpjs) masing-masing.

2. Anak dari pasangan suami/istri bisa memilih menjadi tanggungan salah satu orang tuanya dengan memilih kelas yang lebih tinggi, ingat kelas bpjs peserta untuk penerima upah haknya adalah kelas 1 atau kelas II sesuai dengan gaji atau golongan di perusahannya.

3. Jika Suami/atau istri mendapatkan hak kelas berbeda maka salah satunya dapat memilih kelas perawatan yang paling tinggi yang dimiliki oleh salah satu pasangannya, misal jika si suami ternyata mendapatkan hak kelas 1 di perusahaannya, sedangkan istri mendapatkan hak kelas 2 di perusahaannya, maka si istri bisa memilih kelas 1 ikut sama dengan si suami walaupun beda perusahaan.

4. Pada saat proses pendaftaran peserta menjadi peserta bpjs pekerja penerima upah (PPU), yang bersangkutan wajib menginformasikan kepada pihak perusahaan bahwa pasangannya adalah sama sebagai pekerja penerima upah, serta informasikan juga status anaknya apakah sudah menjadi peserta yang ikut pasangannya atau belum.


Jadi sudah jelas bahwa jika pasangan suami dan istri ke duanya adalah sebagai pekerja penerima upah maka mau tidak mau keduanya harus menjadi peserta bpjs di perusahaannya masing-masing dan keduanya harus menanggung iuran sendiri-sendiri, istilah double premi terjadi karena dimaklumi status pasangan tersebut keduany adalah pekerja.

Demikian uraian tentang status kepesertaan bpjs untuk pasangan suami atau istri pekerja penerima upah, semoga bermanfaa.

Memahami Perbedaan KIS dan BPJS Kesehatan?

Pada era BPJS Kesehatan saat ini masih banyak orang yang masih dibingungkan dengan istilah Jaminan Kesehatan yaitu BPJS dan KIS, terutama perbedaan dan persamaan kedua istilah tersebut, apakah kis dan BPJS memang sama atau berbeda?, atau justru keduanya memiliki kaitan satu sama lain?.

Sebenarnya KIS (Kartu Indonesia Sehat) ini mulai diperkenalkan tahun 2014 sejak dimulainya pemerintahan jakowi JK,  sebagai salah satu realisasi kompanye jakowi ketika menjadi calon presiden. KIS mulai diluncurkan pada hari ke 14 setelah jakowi menjabat sebagai presiden republik indonesia. dengan tujuan untuk memberikan Jaminan Kesehatan Bagi masyarakat miskin yang tidak mampu.

beda kis dengan bpjs


Memang sejak awal kehadiran KIS ini cukup membingungkan berbagai kalangan, pasalnya KIS lahir setelah diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan BPJS sebagai badan penyelenggaranya, padahal program yang diusung KIS sama saja dengan JKN yaitu memberikan jaminan kesehatan nasional, Kenapa harus ada KIS apakah hadirnya KIS ini memang untuk memperbaiki kelemahan JKN atau justru untuk menggantikan JKN yang sudah diberlakukan sebelumnya?.

Baca juga: Perbedaan jamsostek dan BPJS?

Perbedaan KIS dengan BPJS Kesehatan

Jusuf Kala (JK) menegaskan bahwa KIS sebenarnya serupa dengan BPJS tetapi tidak akan tumpang tindih, KIS adalah inisiatif pemerintahan presiden jakowi-jk, sedangkan BPJS adalah amanah undang-undang.

Pada implementasinya KIS sebenarnya adalah Kartu Identitas untuk warga miskin yang mendapatkan program bantuan pemerintah untuk mendapatkan jaminan kesehatan yang dananya disubsidi oleh pemerintah melalui APBN sedangkan BPJS adalah program penyelenggara jaminan kesehatan nasional yang difungsikan untuk mengelola dana iuran pesertanya.

Jika dikaitkan dengan BPJS kesehatan, KIS pada awalnya adalah kartu Identitas untuk peserta BPJS dari gologan warga miskin dan warga tidak mampu yang iurannya di subsidi oleh pemerintah,  itu artinya KIS adalah sebuah kartu identitas untuk peserta BPJS Kesehatan Penerima bantuan Iuran (PBI)

Jadi pada awalnya KIS ini  adalah kartu identitas hanya untuk peserta BPJS PBI, tapi mulai maret 2015 secara bertahap semua peserta BPJS Kesehatan kartunya semuanya akan berganti menjadi KIS (Kartu Indonesia Sehat), tahap awal akan mulai diberlakukan untuk peserta BPJS penerima bantuan iuran (PBI) yang jumlahnya sekitar 86,4 juta jiwa, begitu juga peserta BPJS yang daftar pada bulan maret 2015 akan langsung mendapatkan kartu identitas berupa kartu KIS ("ujar Direktur Utama BPJS kesehatan (Fachmi Idris) ").

Jadi pada akhirnya nanti pemegang KIS ini bukan untuk warga miskin peserta PBI saja, melaikan semua peserta BPJS Kesehatan akan memegang kartu KIS sebagai identitas peserta yang dapat digunakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang ditanggung BPJS, sehingga tidak ada ungkapan bahwa pemegang Kartu KIS adalah warga miskin dan kurang mampu.

Baca juga: Memahami Hubungan JKN, KIS, KJS, BPJS, JAMKESMAS dan JAMKESDA

Kartu BPJS Kesehatan saat ini adalah KIS

Terhitung mulai tanggal 24 agustus 2015 kartu BPJS sudah diubah menjadi KIS, jika anda mendaftar BPJS kesehatan secara online, maka anda akan mendapatkan kartu e-ID berupa kartu KIS, dan kartu ini telah diberlakukan sebagai kartu identitas peserta BPJS kesehatan baik untuk peserta BPJS mandiri, badan usaha maupun peserta BPJS PBI.

Sama halnya dengan BPJS, kartu KIS juga diberlakukan untuk dua kategori kepesertaan yaitu peserta penerima bantuan iuran yang iurannya disubsidi oleh pemerintah dan yang kedua adalah KIS untuk peserta non PBI (Mandiri dan badan usaha) yang tetap harus membayar iuran bulanan.

Jadi sekarang sudah jelas bahwa KIS hanyalah sebuah Kartu Identitas Peserta BPJS kesehatan dan fungsinya sama dengan kartu bpjs kesehatan yang sebelumnya diberlakukan untuk peserta BPJS.

Pemegang kartu KIS memiliki hak yang sama dengan peserta BPJS pada umumnya dan pada akhirnya nanti seluruh peserta BPJS akan menggunakan KIS sebagai kartu pesertanya, saat ini pemegang kartu KIS dari golongan madiri harus tetap membayar iuran bulanannya seperti biasa begitu juga untuk Peserta JKN dari golongan peserta penerima upah (PPU).

Semoga dengan kehadiran KIS sebagai identitas peserta BPJS kesehatan ini, tidak ada lagi yang membedakan antar KIS dan BPJS terutama di fasilitas kesehatan. sehingga pasien bisa dilayani dengan baik layaknya peserta BPJS sebelumnya. ingat pemengang KIS saat ini adalah masih peserta BPJS kesehatan.

Tips Cerdas Cara Memilih Kelas BPJS yang paling Cocok?

Satu hal yang harus anda pertimbangkan baik-baik ketika daftar menjadi peserta BPJS adalah memilih kelas bpjs yang cocok untuk anda, karena kelas BPJS yang anda pilih akan menentukan besar-kecilnya iuran bulanan bpjs yang harus anda bayar setiap bulannya, jika salah memilih kelas maka bisa jadi anda akan merasa terbebani di kemudian hari kerena tidak mampu membayar iuran yang terlalu besar apalagi jumlah keluarga anda yang terdapat di KK yang harus daftar menjadi peserta BPJS sangat banyak tentunya total iuran bulanan yang harus anda bayar setiap bulanpun akan semakin besar.

tips memilih kelas bpjs


BPJS dapat menanggung biaya 3 kelas yang bisa anda dipilih, yaitu kelas 1, kelas 2 dan kelas 3, perbedaan ke tiga kelas BPJS tersebut terlatak pada besar kecilnya iuran yang harus dibayar setiap bulan, kelas perawatan ketika peserta harus dirawat inap di rumah sakit dan juga tarif INA-CBGs.

Kelas ruangan perawatan yang akan diperoleh sesuai dengan kelas bpjs yang dipilih, jika memilih kelas I maka akan mendapatkan ruang perawatan kelas satu, jika kelas II, maka akan mendapatkan kamar perawatan kelas dua, begitu juga untuk kelas III, maka ruang kamar perawatanpun akan mendapatkan ruang perawatan kelas tiga.

Jenis kepesertaan BPJS ada 2 kelompok utama, yaitu peserta BPJS Peserta Bantuan Iuran (PBI) yang iuran bulannya dibayarkan oleh pemerintah yang hanya berhak atas kelas III saja, dan Peserta BPJS Non-PBI yang meliputi:

  1. Peserta BPJS dari golongan Pekerja Penerima Upah (PPU), peserta BPJS ini dikenal sebagai peserta BPJS perusahaan atau badan usaha, peserta BPJS Jenis ini hanya mendapatkan kelas I dan kelas II, kelas tidak bisa dipilih sendiri, namun disesuaikan dengan besar kecilnya gaji atau golongan.
  2. Peserta BPJS Pekerja bukan penerima upah (PBPU), dikenal juga sebagai peserta BPJS Mandiri atau perorangan, peserta BPJS PBPU ini berhak atas kelas 1, 2 dan 3, peserta diberi kebebasan untuk memilih kelas sesuai dengan keinginannya.
  3. Peserta BPJS Bukan Pekerja (PB), ini juga dikategorikan sebagai peserta BPJS Mandiri, peserta BPJS ini juga berhak atas kelas 1, 2 dan kelas 3 yang bisa dipilih sesuai keinginan.


Khusus untuk peserta BPJS yang dikategorikan menjadi peserta BPJS Mandiri, memang diberi keleluasaan untuk memilih kelas yang bisa disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing, oleh karena itu sebelum memilih kelas bpjs, peserta harus mempertimbangkan baik-baik agar tidak menyesal dikemudian hari.

Tips Cerdas Cara Memilih Kelas BPJS yang paling Cocok Untuk Anda?

Ini khusus untuk peserta yang ingin mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS Mandiri, ketika daftar anda diharuskan menentukan kelas yang tersedia, bisa kelas 1, kelas 2 atau kelas 3, berikut adalah tips cerdas cara memilih kelas BPJS yang cocok untuk anda.

1. Ketahui besar iuran setiap kelas, 
Besaran iuran bulanan untuk setiap kelas harus dipertimbangkan baik-baik, iuran bulan kelas 1 adalah yang paling besar diikuti oleh kelas 2 dan kelas 3.  sehingga kelas yang anda pilih akan mempengaruhi besar kecilnya iuran bulanan yang harus anda bayarkan. 

Ingat saat ini setiap anggota keluarga yang terdapat di KK harus didaftarkan seluruhnya, semakin banyak anggota keluarga yang terdapat di KK maka iuran bpjs bulanannyapun akan semakin besar. (silahkan baca: besaran iuran bulanan bpjs terbaru).

2. Pikirkan kembali jika ingin memilih kelas 3.
BPJS kelas 3 memang iuran bulanannya paling kecil, informasi terbaru iuran bulanan bpjs kelas 3 adalah Rp. 25.000. kelas III ini sebenarnya diperuntukan untuk masyarakat kurang mampu, agar warga masyarakat yang memiliki penghasilan pas-pasan bisa menjadi peserta mandiri dengan memilih kelas 3, sebenarnya siapapun bisa memilih kelas 3, namun jika anda orang yang mampu anda harus memikirkan kembali, ketika ingin memilih kelas 3.

Aturan terbaru menyebutkan bahwa kelas 3 tidak bisa naik kelas perawatan dengan alasan apapun, artinya ketika anda harus dirawat di rumah sakit dan kelas 3 yang menjadi hak anda penuh, maka anda tidak diizinkan untuk naik kelas perawatan, solusinya anda akan ditawarkan dirujuk ke rumah sakit lain atau bisa naik kelas perawatan tapi sebagai pasien umum.

3 Kelas yang dipilih hanya akan mempengaruhi ruang kelas perawatan saja.
Ingat bahwa kelas yang dipilih akan mempengaruhi kelas kamar perawatan ketika anda di rawat inap, kelas bpjs yang dipilih mewakili kelas kamar perawatan yang menjadi hak anda ketika harus dirawat inap di rumah sakit.

4. Fasilitas dan pelayanan Rawat Jalan Sama untuk semua kelas.
Baik kelas 1, kelas 2 maupun kelas 3, akan mendapatkan pelayanan rawat jalan yang sama, tidak dibeda-bedakan, ingat yang pelayanan yang berbeda adalah pelayanan rawat inap di rumah sakit.

5. Pilih Kelas yang sesuai dengan kemampuan.
Silahkan pilih kelas yang sesuai dengan kemampuan finansial anda, kelas 1 adalah yang paling mahal namun akan mendapatkan ruang rawat inap kelas 1, begitu juga untuk kelas lainnya, silahkan sesuaikan dengan finansial anda dan pilih yang kira-kira anda mampu untuk membayar iuran bulanannya.

Itulah beberapa pertimbangan yang harus anda fikirkan dalam upaya memilih kelas BPJS yang paling cocok untuk Anda, sehingga anda tidak sampai menunggak karena merasa keberatan dengan iuran yang harus anda bayar setiap bulannya.

Aturan terbaru menyebutkan telat 1 bulan saja kartu bpjs akan langsung dinonaktifkan (diblokir) dan kartu bpjs anda tidak akan bisa untuk digunakan guna mendapatkan pelayanan bpjs selama tunggakan belum dilunasi.

Ingin Naik Kelas VIP BPJS, awas biaya bisa membengkak?

Hampir semua pelayanan kesehatan baik itu rawat jalan maupun rawat inap seluruhnya dapat ditanggung BPJS selama langkah yang ditempuh peserta BPJS sesuai dengan prosedur. Untuk rawat inap BPJS Sebenarnya dapat menanggung biaya rawat inap sampai kelas 1, namun ada peraturan yang diberlakukan bahwa peserta BPJS bisa naik kelas, bahkan bisa naik kelas perawatan sampai kelas VIP, dengan catatan peserta akan dikenakan tambahan selisih biaya rawat inap yang harus dibayar sendiri.

Berdasarkan peraturan direksi BPJS No 32 tahun 2015 tentang petunjuk teknis tatacara pendaftaran dan dan pembayaran iuran bagi peserta BPJS mandiri, yang mulai berlaku tanggal 3 agustus 2015, di salah satu surat edarannya menerangkan bahwa yang bisa naik kelas perawatan hanyalah peserta BPJS yang mengambil kelas I dan Kelas II.

naik kelas vip biaya membengkak


Sedangkan peserta BPJS yang kebetulan mengambil kelas III, baik dari kategori peserta BPJS Peserta Bantuan Iuran (PBI) atau peserta BPJS Mandiri tidak bisa naik kelas dengan alasan apapun. Jika kondisi ruang yang menjadi haknya penuh maka pilihannya dirujuk ke rumah sakit lain, atau bisa naik kelas tapi menjadi pasien umum.

Untuk lebih jelas bisa dibaca: Alasan kenapa BPJS kelas III tidak bisa naik kelas perawatan

Hal-hal yang harus diwaspadai ketika memutuskan untuk naik kelas Perawatan VIP

Memang ada banyak sekali  alasan  yang melatarbelakangi kenapa peserta BPJS harus memilih naik kelas, penyebab yang sering ditemukan adalah karena  ruang kelas perawatan yang menjadi haknya penuh, sehingga peserta mengambil alternaif naik kelas atas permintaan sendiri dengan konsekuensi harus membayar tambahan selisih biaya yang timbul.

Namun, sayangnya banyak sekali peserta BPJS yang pada akhirnya merasa dirugikan ketika memutuskan untuk naik kelas perawatan, yang paling parah adalah ketika mereka naik kelas VIP, didapati jumlah tagihan atas selisih biaya naik kelas nilainya sangat besar bahkan diluar perkiraan.

Hal ini sering dialami oleh beberapa peserta BPJS, dikarenakan di awal mereka belum benar-benar memahami dengan baik kebijakan bpjs terhadap peserta yang naik kelas perawatan, sehingga banyak dari peserta BPJS yang merasa dirugikan.

Di artikel kali ini saya akan mencoba memberikan pemahaman mengenai konsekuensi ketika peserta bpjs kesehatan harus naik kelas perawatan sampai VIP sehingga informasi ini bisa menjadi acuan yang harus dipertimbangkan oleh peserta bpjs ketika memutuskan naik kelas perawatan.

#1 - Pahami Peraturan tentang naik Kelas Perawatan dan Tambahan Biaya naik Kelas

Peraturan tentang naik kelas perawatan ini sudah jelas dituangkan pada Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, disampaikan bahwa:

  1. Dalam hal ruang rawat inap yang menjadi hak peserta penuh, peserta dapat dirawat di kelas perawatan satu tingkat lebih tinggi paling lama 3 (tiga) hari. Selanjutnya dikembalikan ke ruang perawatan yang menjadi haknya. Bila masih belum ada ruangan sesuai haknya, maka peserta ditawarkan untuk dirujuk ke fasilitas kesehatan lain yang setara atau selisih biaya tersebut menjadi tanggung jawab fasilitas kesehatan yang bersangkutan."
  2. Apabila kelas sesuai hak peserta penuh dan kelas satu tingkat diatasnya penuh, peserta dapat dirawat di kelas satu tingkat lebih rendah paling lama 3 (tiga) hari dan kemudian dikembalikan ke kelas perawatan sesuai dengan haknya. Apabila perawatan di kelas yang lebih rendah dari haknya lebih dari 3 (tiga) hari, maka BPJS Kesehatan membayar ke FKRTL sesuai dengan kelas dimana pasien dirawat.
  3. Bila semua kelas perawatan di rumah sakit tersebut penuh maka rumah sakit dapat menawarkan untuk dirujuk ke fasilitas kesehatan yang setara dengan difasilitasi oleh FKRTL yang merujuk dan berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan.
  4. Apabila Peserta menginginkan kenaikan kelas perawatan atas permintaan sendiri (menandatangani surat pernyataan tertulis), selisih biaya perawatan menjadi tanggung jawab peserta.
  5. Khusus bagi pasien yang meningkatkan kelas perawatan :
    • Sampai dengan kelas I, maka diberlakukan urun biaya selisih tarif INA-CBGs kelas ruang perawatan yang dipilih dengan tarif INA-CBGs yang menjadi haknya.
    • Jika naik ke kelas perawatan VIP, maka diberlakukan urun biaya sebesar selisih tarif VIP lokal dengan tarif INA-CBGs kelas perawatan yang menjadi haknya.
  6. Selisih biaya yang timbul merupakan selisih dari tarif paket dimana peserta dirawat dikurangi dengan tarif paket hak peserta.
  7. Terkait dengan klaim, saat ini BPJS Kesehatan tidak dapat menerima klaim secara perorangan. Seluruh klaim pelayanan kesehatan dilakukan oleh fasilitas kesehatan kepada Kantor BPJS Kesehatan.

Mengenai Naik Kelas Perawatan
Peserta BPJS Memungkinkan untuk naik kelas perawatan jika ternyata kelas perawatan yang menjadi haknya penuh, bisa naik kelas atau turun kelas maksimal selama 3 hari (biaya akan ditanggung BPJS), tapi setelah 3 hari peserta harus dikembalikan ke kelas perawatan yang menjadi haknya, jika setelah 3 hari ruang perawatan yang menjadi haknya masih penuh, peserta bisa ditawarkan untuk di rujuk ke rumah sakit lain atau tetap mengambil kelas perawatan yang bukan haknya Atas Permintaan Sendiri (menandatangani surat pernyataan tertulis), dengan konsekuensi harus siap membayar tambahan selisih biaya yang timbul.

#2 - Hati-hati Naik Kelas VIP biaya bisa Membengkak

Untuk masalah ini saya sudah uraikan di artikel sebelumnya tentang kenapa naik kelas vip biaya bisa membengkak, mengenai naik kelas ini aturannya harus benar-benar dipahami dengan baik agar bisa anda pertimbangkan ketika memutuskan untuk naik kelas perawatan, terutama ketika memutuskan naik kelas VIP.

Ada 2 kategori naik kelas perawatan, yang pertama adalah naik kelas perawatan sampai kelas I dan yang kedua adalah naik kelas perawatan sampai kelas VIP, keduanya memiliki perhitungan yang berbeda yang benar-benar harus anda pahami.

Naik kelas Perawatan sampai Kelas I

BPJS sendiri sebenarnya bisa menanggung biaya sampai kelas 1, sesuai dengan peraturan di atas, jika peserta naik kelas perawatan sampai kelas I, maka selisih biayanya adalah tarif INA-CBGs ruang perawatan kelas 1 dikurangi tarif INA-CBGs ruang perawatan kelas yang menjadi haknya.

Ingat tarif INA-CBGs menggunakan sistem paket berdasarkan diagnosa penyakit pasien, sehingga tidak dipengaruhi oleh lamanya hari perawatan, berapapun lamanya pasien dirawat di rumah sakit tetap tarif INA-CBGsnya akan sama jika pasien naik kelas perawatan sampai kelas 1 karena masih ditanggung bpjs. Selisih biaya akibat naik kelas perawatan sampai kelas 1 hanya untuk tarif ruang perawatan saja, itu dikarenakan tarif INA-CBGs untuk tindakan medis lainnya tarifnya sama antara kelas II dan kelas I.

Contoh Kasus :
Anda misalnya peserta BPJS kelas II, karena ruang kelas II penuh anda mengambil naik kelas Perawatan di kelas I, misalnya anda didiagnosa mengidap penyakit X, setelah dilihat Tarif INA-CBGs ruang perawatan untuk diagnosa penyakit X di kelas I adalah 1.000.000, sedangkan tarif INA-CBGs ruang perawatan di kelas II adalah 500.000.

Sesuai dengan aturan bahwa naik kelas perawatan sampai kelas I, yang diberlakukan adalah tarif INA-CBGs ruang kelas 1 dikurangi tarif INA-CBGs Ruang kelas II (yang menjadi haknya), maka tambahan selisih biaya yang harus anda bayar adalah 1.000.000 - 500.000= Rp. 500.000, anda misalnya harus di rawat inap selama 10 hari, maka selisih biaya yang harus anda bayar tetap Rp. 500.000, karena tarif INA-CBGs menggunakan sistem paket yang tidak dipengaruhi oleh jumlah hari perawatan.

Naik Kelas Perawatan sampai kelas VIP.

Hati-hati untuk naik kelas perawatan sampai VIP, karena biaya bisa sangat membengkak, harap pertimbangkan baik-baik sebelum naik kelas perawatan VIP karena biaya bisa sangat besar diluar dugaan.

Sesuai peraturan ketika naik kelas VIP maka tambahan selisih biaya yang harus dibayar adalah Total Tarif Lokal VIP dikurangi dengan Tarif INA-CBGs untuk ruang kelas yang menjadi haknya.

Contoh Kasus :
Misal anda adalah peserta BPJS kelas I, karena ruangan penuh atas permintaan sendiri anda memilih naik kelas VIP, misalnya anda didiagnosa mengidap Penyakit X, setelah dilihat tarif INA-CBGs kelas I untuk penyakit X (tarif ruangan + biaya tindakan medis) adalah Rp. 3.000.000.

Misal pasien dirawat di ruang VIP selama 5 hari, setelah dihitung total seluruh biaya di ruang VIP dalam 5 hari adalah Rp. 25.000.000.

Maka selisih biaya yang harus anda bayar sendiri adalah sebagai berikut:
Sesuai peraturan Jika naik ke kelas perawatan VIP, maka diberlakukan urun biaya sebesar selisih tarif VIP lokal dengan tarif INA-CBGs kelas perawatan yang menjadi haknya.

Sesuai dengan aturan tersebut maka perhitungan selisih biaya yang harus dibayar adalah: 25.000.000 - 3.000.000 = Rp. 22.000.000.

Semakin lama pasien bpjs di rawat di ruang VIP maka biayanya akan semakin besar itu disebabkan diruang VIP biaya akan dipengaruhi oleh jumlah hari perawatan sedangkan Untuk Tarif INA-CBGs di ruang perawatan yang menjadi haknya akan tetap nilainya karena paket.


Tidak masalah jika anda sudah siap dengan konsekuensinya, apalagi anda adalah orang kaya yang sangat mampu, namun beda halnya dengan peserta BPJS yang kebetulan kurang mampu, oleh karena itu naik kelas VIP benar-benar harus sangat dipertimbangkan.

Naik Kelas VIP beberapa hari kemudian pindah lagi ke Kelas ruang perawatan yang menjadi haknya, Kok Biayanya Membengkak?

Tidak sedikit peserta yang merasa terjebak dengan aturan BPJS tentang naik kelas VIP yang berlaku saat ini, karena ternyata biaya yang harus mereka keluarkan sangat besar diluar perkiraan.

Kasus ini sering menjadi masalah yang dialami beberapa peserta ketika mereka naik kelas perawatan VIP beberapa hari kemudian kembali di rawat di kelas perawatan yang menjadi haknya ternyata perhitungan selisih biaya seolah-olah si peserta di rawat di ruang VIP seluruhnya sehingga tidak jarang peserta yang merasa terjebak dan di PALAK oleh Rumah sakit.

Contoh Kasus:
Contoh kasus ini saya angkat berdasarkan kasus sebenarnya dari peserta yang naik kelas perawatan VIP.

Pasien X adalah peserta BPJS kelas I, dia di rawat di rumah sakit selama 10 hari, dengan rincian 1 hari di VIP, dan 9 hari dia dirawat di kelas ruangan yang menjadi Haknya (di ruangan kelas 1).

Seharusnya berdasarkan aturan yang berlaku, perhitungan selisih biaya adalah total biaya 1 hari dikelas VIP - tarif INA-CBGs kelas ruang perawatan yang menjadi haknya, 9 hari di ruang kelas 1 tidak dihitung karena sudah sesuai dengan kelas yang menjadi haknya, jika diperhitungkan mungkin biayanya tidak terlalu besar.

Namun kenyataannya ternyata di luar dugaan, rumah sakit menghitung selisih biaya seolah-olah si pasien di rawat 10 hari di ruang VIP dengan alasan meskipun perawatan diruang VIP hanya 1 hari, karena sudah pernah naik ruang VIP, 10 hari perawatan di tarik menjadi VIP, sehingga tidak ayal selisih biaya yang harus dibayarnyapun sangat besar.

Kasus di atas banyak sekali yang mengalami, ntah kurang kejelasan dari kebijakan bpjs sehingga implementasinya mudah untuk diselewengkan atau mungkin salah perhitungan, yang jelas kasus di atas sering terjadi dan pernah dialami oleh peserta bpjs di beberapa daerah, penjelasan dari pihak pihak BPJS pun sepertinya masih kurang memuaskan.

Oleh karena itu saya pribadi menghimbau jangan sekali-kali minta naik kelas VIP, kecuali anda siap dan sanggup membayar biaya yang bisa sangat besar.

Sebelum Naik Kelas VIP Ini yang harus anda lakukan?

Jika anda memang terpaksa harus mengambil naik kelas VIP maka coba bicarakan terlebih dahulu dengan pihak rumah sakit mengenai perkiraan biaya yang akan timbul, karena biasanya ketika memutuskan naik kelas perawatan akan ada surat pernyataan tertulis yang harus ditandatangai.

1. Pahami surat pernyataan tersebut sebelum anda tandatangani jangan sampai anda nantinya merasa dirugikan.

2. Tanyakan bagaimana perhitungan jika kasusnya beberapa hari di rawat di VIP kemudian kembali dirawat di kelas ruangan yang menjadi haknya. jangan sampai terjadi kasus di atas, walaupun di VIP dirawat selama 1 hari, tapi seluruh biaya perawatan menjadi VIP.


***
Demikian tentang hal-hal yang harus diwaspadai ketika anda sebagai peserta BPJS memutuskan untuk naik kelas Perawatan VIP, kecuali anda sudah siap dengan konsekuensinya. semoga bermanfaat.

Kenali Sistem Pembayaran Baru BPJS Agar Anda Tidak Kaget

Kenali Sistem Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Terbaru Agar Tidak Kaget, karena September 2016 bpjs memberlakukan sistem pembayaran iuran 1  VA keluarga (1 transaksi untuk satu keluarga sekaligus) yang dikenal lebih mudah dan praktis.

Dari Awal BPJS Kesehatan memberlakukan sistem iuran existing, yaitu pembayaran perorang untuk setiap peserta bpjs, bahkan ketika selesai mendaftar bpjs pun pembayaran iuran pertama harus dibayarkan untuk setiap peserta, jika peserta bpjs yang didaftarkan dalam keluarga ada 5 orang maka akan menerima nomor virtual account sebanyak 5 untuk masing-masing peserta yang didaftarkan, dan pembayaran iuran pertamapun dilakukan 5 kali transaksi untuk masing-masing virtual account tersebut.

Tentunya jika diamati sistem ini sebenarnya kurang praktis dan cukup merepotkan, karena mau tidak mau kita harus rela melakukan berkali-kali transaksi pembayaran untuk masing-masing peserta bpjs. jika anggota keluarga yang menjadi peserta sebanyak 5 orang maka kita harus rela melakukan 5 kali transksi pembayaran untuk setiap peserta.


sistem pembayaran iuran bpjs terbaru 1 virtual account untuk satu keluarga


Sejak adanya peraturan baru tentang pendaftaran yang mulai berlaku sejak 1 november 2014 sesuai dengan peraturan bpjs no 4 tahun 2014 yang menyatakan bahwa peserta perorangan wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya dalam program Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

Kini sistem pembayaran iuran bpjs pun mengalami perubahan, yang tadinya transaksi untuk masing-masing nomor peserta, sekarang sistem pembayaran menggunakan sistem kolektif menggunakan Nomor virtual account (VA) keluarga untuk lebih mempermudah pembayaran, dengan sistem ini anda cukup membayar 1 kali transaksi untuk total seluruh anggota keluarga peserta bpjs kesehatan yang terdapat di KK.

Mengenal Sistem Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Terbaru

Sistem pembayaran baru ini mulai diberlakukan pertanggal 1 september 2016, sehingga mulai bulan september 2016  data informasi tagihan iuran yang muncul akan mengatasnamakan kepala keluarga, dan jumlah tagihan iuran bpjs yang muncul adalah tagihan untuk seluruh anggota keluarga peserta bpjs sesuai yang tertera di Kartu Keluarga (KK), sehingga mulai bulan september "anda jangan kaget ataupun heran jika tagihan iuran bpjs seolah-olah membengkak dan tidak sesuai".

Silahkan baca: Kenapa tagihan iuran bpjs september 2016 membengkak

Untuk memahami secara detail mengenai sistem pembayaran VA Keluarga ini saya akan coba berikan contoh kasus sebagai berikut:

Misal Jika 1 Kartu Keluarga (KK) Peserta BPJS terdiri dari 5 orang

  1. Ayah
  2. Ibu
  3. Anak1
  4. Anak2
  5. Anak3

Jika si Ayah akan membayar iuran BPJS maka jumlah tagihan yang muncul adalah tagihan total untuk 5 orang, beda dengan yang sebelumnya tagihan yang muncul hanya untuk peserta yang bersangkutan, begitu juga untuk anggota keluarga lainnya, jika yang diinput adalah nomor peserta anak, maka informasi tagihan yang muncul adalah total tagihan untuk semua anggota keluarga peserta dan akan mengatasnamakan kepala keluarganya, bukan anak tersebut.

Anda cukup Membayar sesuai dengan informasi jumlah total yang diminta, cukup lakukan 1 kali transaksi pembayaran untuk seluruh keluarga menggunakan salah satu Virtual Account (VA) peserta, untuk anggota keluarga lainnya tidak perlu dilakukan pembayaran lagi.


Tahap implementasi Sistem pembayaran iuran BPJS VA Keluarga ini sudah diterapkan di bulan agustus 2016

Sistem pembayaran ini sebenarnya sudah mulai dilaksanakan pada bulan agustus namun masih dilakukan secara paralel, selain menggunakan sistem pembayaran iuran yang lama, juga untuk sebagian peserta diberlakukan sistem pembayaran iuran yang baru:

Tahap 1
Dilakukan di chanel PPOB (Pembayaran BPJS di Minimarket & kantor pos) yang terdapat di seluruh indonesia mulai tanggal 1 sampai dengan 18 agustus menggunakan sistem paralel, dan mulai tanggal 19 sampai sekarang menggunakan sistem baru, satu Nomor Virtual Account (VA) untuk satu keluarga.

Tahap 2
Mulai 1 september 2016 sampai sekarang sistem pembayaran terbaru VA Keluarga mulai diberlakukan untuk pembayaran via sistem perbankan, (ATM dan Bank)

Adanya sistem pembayaran baru ini sepertinya tidak lepas dari perbaikan sistem pembayaran iuran bpjs sebelumnya yang dirasa kurang praktis, dengan sistem pembayaran 1Virtual account (VA) untuk satu keluarga maka pembayaran akan lebih mudah dan lebih praktis, cukup satu kali transaksi maka pembayaran iuran untuk seluruh keluarga selesai.


***
Semoga sistem baru ini bisa berjalan dengan sangat baik dan tidak terjadi error sistem yang dapat merugikan peserta bpjs.

Demikian ulasan lengkap tentang mengenali sistem pembayaran iuran bpjs keseahatan terbaru, dengan mengenali sistem baru ini diharapkan anda tidak kaget jika informasi tagihan bpjs anda seolah-olah membengkak, itu bukan kesalahan sistem atau kesalahan perhitungan, melainkan sudah diterapkannya sistem pembayaran iuran bpjs yang terbaru. semoga bermanfaat.  

Status BPJS Kesehatan untuk Karyawan Keluar (Resign atau PHK)

Sesuai dengan undang undang no 111 tahn 2013 bahwa setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk mendaftarkan setiap karyawannya ke bPJS Kesehatan sebagai peserta BPJS Pekerja Penerima Upah (PPU) atau peserta BPJS Badan Usaha/Perusahaan, ada beberapa kasus yang sering dijumpai terutama yang berkaitan dengan kepesertaan BPJS Badan usaha, kasus tersebut muncul manakala terjadi si karyawan tidak lagi bekerja di perusahaan tersebut baik itu karena Resign ataupun Karena putus hubungan Kerja (PHK).

Kita ketahui bersama bahwa yang namanya bekerja di sebuah perusahaan tidak akan selamanya berjalan mulus, terkadang karena adanya permasalahan tertentu atau hal-hal tertentu si karyawan terpaksa harus rela meninggalkan perusahaan tempat kerjanya, sayangnya di era BPJS saat ini jika ada karyawan keluar maka tidak selesai begitu saja, tetapi harus ada penyelesaian terkait dengan urusan kepesertaan BPJS untuk karyawan yang bersangkutan, lantas ketika pindah kerja keluar atau resign "bagaimana status kenaggotaan bpjs keseahtan untuk karyawan tersebut?, apakah perusahaan harus tetap membayar iuran bpjs kesehatan?"

status karyawan bpjs resign atau phk


Memang di era BPJS saat ini, urusan kepesertaan bpjs kesehatan untuk karyawan keluar akan selalu menyangkut pautkan karyawan keluar, perusahaan dan juga kantor BPJS. menindak lanjuti karyawan yang keluar, perusahaan harus secepatnya melakukan koordinasi dengan pihak bpjs untuk memperbarui kepesertaan bpjs guna mencabut kepesertaan badan usaha karyawan yang keluar, agar iuran bpjs karyawan tersebut tidak selamanya menjadi tanggungan perusahaan, begitu juga si peserta setelah keluar dari perusahaan harus siap untuk menanggung sendiri iuran bulanan bpjs yang sebelumnya sebagian iuran ditanggung oleh perusahaan.

Status Kepesertaan dan Kewajiban Iuran BPJS Kesehatan untuk Karyawan Keluar (Resign atau PHK)

Seorang kaywayan yang sudah terdaftar menjadi peserta BPJS Prusahaan bis keluar dari perusahaan dikarenakan resign atau Putus hubungan kerja PHK. status kepesertaan BPJS kesehatan PPU untuk karyawan yang keluar dari perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Untuk Karyawan Yang keluar Karena Putus Hubungan Kerja (PHK)


Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (JSN) dan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.yang membahas soal karyawan yang mengundurkan diri atau mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). menjelaskan bahwa “Karyawan yang mengalami PHK masih tetap memperoleh Manfaat Jaminan Kesehatan paling lama enam bulan sejak di PHK tanpa membayar iuran".

Dijelaskan juga di surat edaran bpjs keseahtan di bawah ini:

Surat edaran-status-kepesertaan-bpjs-karyawan-phk

Itu Artinya, jika karyawan keluar dari perusahaan karena di PHK maka perusahaan masih memiliki kewajiban untuk membayarkan iuran bpjs kesehatan untuk karyawan tersebut selama 6 bulan ke depan. dan kartu BPJS yang dimiliki oleh si karyawan masih bisa digunakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari BPJS.

Dalam waktu 6 bulan karyawan harus secepatnya melakukan perubahan data kepesertaan, jika setelah 6 bulan masih belum bekerja maka bisa lapor ke dinas sosial setempat untuk menjadi peserta BPJS PBI jika peserta merasa tidak mampu untuk membayar iuran bulanan bpjs, atau bisa juga  menjadi peserta BPJS mandiri atau pindah menjadi peserta bpjs PPU di perusahaan lainnya, dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan perusahaan sebelumnya untuk menonaktifkan kepesertaan di perusahaan lama tersebut.

Jika setelah 6 bulan kepesertaan BPJS karyawan masih belum melakukan perubahan data kepesertaan, baik sebagai peserta BPJS mandiri maupun perusahaan lainnya, maka seharusnya tidak ada utang-piutang antara bpjs dan peserta yang bersangkutan.

Tapi memang pada kenyataanya tidaklah seperti itu, BPJS bisa menjamin karyawan atau pekerja yang di PHK jika ada ketetapan PHK dari pengadilan hubungan industrial, sehingga tidak jarang peraturan tersebut tidak diterapkan, pada akhirnya peserta memiliki tunggakan yang harus dibayar dan harus dilunasi sendiri.

2. Untuk Karyawan Yang Keluar dari Perusahaan karena Resign

Bagaimana status kepesertaan untuk karyawan yang keluar dari perusahaan karena resign?, "Apakah perusahaan harus membayar iuran bpjs kesehatan untuk peserta tersebut?. jika berhenti bekerja atau resign sebenarnya mantan karyawan harus ingat untuk mengurus perubahan kepesertaan bpjs keseahatan miliknya, agar kepesertaan bisa terus berlanjut dan terhindar dari denda.

Departemen Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, Grup Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Kantor Pusat, menjelaskan jika karyawan keluar dari perusahaan karena resign, di bulan berikutnya perusahaan tidak memiliki kewajiban lagi untuk membayarkan iuran untuk karyawan yang bersangkutan, oleh karena itu agar tidak terjadi tunggakan karyawan harus secepatnya melakukan perubahan data kepesertaan untuk menjadi peserta BPJS mandiri dengan langsung datang ke kantor bpjs setempat dengan membawa persyaratan:

  • Kartu Keluarga KK
  • Kartu BPJS
  • KTP
  • dan surat keteranga sudah keluar dari perusahaan
  • Koordinasikan juga dengan pihak perusahaan bahwa kepesertaan bpjs perusahaan untuk karyawan tersebut sudah dinonaktifkan.
Jika karyawan tidak melanjutkan kepesertaan maka bisa timbul tunggakan yang harus dilunasi ketika karyawan ingin melakukan perubahan kepesertaanmenjadi peserta bpjs mandiri.



Demikian artikel tentang Status BPJS Kesehatan untuk Karyawan Keluar (Resign atau PHK), semoga membantu.